batampos – Video yang diduga memperlihatkan transaksi narkotika di salah satu tempat hiburan malam (THM) di Kota Batam memantik perhatian publik. Rekaman yang beredar luas di media sosial itu bahkan disebut-sebut melibatkan oknum karyawan tempat usaha tersebut.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Mustafa, mendesak aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, segera menelusuri dan mengusut tuntas kebenaran video yang telah viral tersebut.
Menurut dia, meski keaslian dan kebenaran isi video masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan, informasi yang beredar di ruang publik tidak boleh diabaikan begitu saja.
“Karena ini terkait dugaan peredaran narkoba, tentu ranahnya ada pada aparat penegak hukum. Soal benar atau tidaknya video itu, biarlah menjadi bagian dari proses penyelidikan. Tapi karena sudah viral dan menjadi perhatian masyarakat, kami mendorong kepolisian segera menindaklanjutinya,” kata Mustafa kepada Batam Pos, Kamis (25/6).
Ia menilai video tersebut dapat dijadikan informasi awal oleh aparat untuk melakukan penelusuran lebih lanjut di lapangan.
Baca Juga: Gaji TKA di Batam Disebut Lima Kali Lebih Tinggi, Pekerja Lokal Minta Pemerintah Turun Tangan
Menurut Mustafa, Batam selama ini memang berada pada posisi yang rawan terhadap masuk dan beredarnya narkotika karena letaknya sebagai daerah perbatasan internasional yang berhadapan langsung dengan sejumlah negara tetangga.
Karena itu, setiap informasi yang mengarah pada dugaan peredaran narkoba harus mendapat perhatian serius, baik dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah.
“Tentu ini menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah harus serius melihat persoalan ini. Pemerintah provinsi juga harus memberikan perhatian karena persoalan narkoba bukan hanya masalah Batam, tetapi juga masalah daerah perbatasan secara keseluruhan,” ujarnya.
Dorong Sidak dan Evaluasi Izin
Mustafa mengatakan DPRD tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya keterlibatan pihak pengelola tempat hiburan sebelum ada hasil penyelidikan resmi dari aparat.
Namun, jika nantinya ditemukan bukti bahwa peredaran narkoba dilakukan atau difasilitasi oleh pihak internal tempat hiburan, maka sanksi tegas harus diberikan.
Menurut dia, pencabutan atau evaluasi izin usaha layak dilakukan apabila terbukti ada keterlibatan pengelola maupun karyawan dalam aktivitas peredaran narkotika.
“Kalau hanya pengunjung yang melakukan transaksi, tentu polisi harus menelusuri lebih jauh. Tapi kalau terbukti yang mengedarkan justru pihak dari tempat hiburan itu sendiri, maka perizinannya harus dievaluasi. Bahkan bisa sampai pada pencabutan izin usaha,” tegasnya.
Baca Juga: Viral Video Diduga Pesta Narkoba di THM, Polda Kepri: Kami Akan Tindak Lanjuti
Meski demikian, Mustafa mengingatkan bahwa seluruh proses tetap harus mengedepankan asas hukum dan pembuktian.
Ia menilai pemerintah daerah tidak boleh menjatuhkan sanksi sebelum ada kepastian hukum dari aparat yang berwenang.
“Dalam kasus seperti ini harus ada proses hukum terlebih dahulu. Jangan sampai kita menghukum sebelum ada bukti yang jelas,” katanya.
DPRD Pertimbangkan Sidak
Selain mendorong aparat kepolisian bergerak cepat, Mustafa juga membuka kemungkinan DPRD melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap tempat hiburan yang disebut-sebut dalam video tersebut.
Menurut dia, Komisi I DPRD yang membidangi persoalan perizinan usaha memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa operasional tempat hiburan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Seharusnya Komisi I bisa menindaklanjuti dengan berkomunikasi kepada pihak pengusaha maupun instansi terkait. Karena aspek perizinan memang menjadi salah satu ruang lingkup pengawasan kami,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa langkah awal yang paling penting saat ini adalah memastikan kebenaran informasi yang beredar.
Mustafa berharap kepolisian dapat segera melakukan penyelidikan dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat.
Jadi Alarm Bagi Batam
Mustafa menilai kasus yang viral ini harus menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan di Batam. Apabila nantinya terbukti terjadi transaksi narkoba di lokasi tersebut, maka hal itu menunjukkan bahwa ancaman peredaran narkotika masih menjadi persoalan nyata yang harus ditangani secara lebih serius.
“Kalau nanti terbukti benar terjadi jual beli narkoba di sana, ini menjadi warning bagi pemerintah daerah dan semua pihak bahwa Batam masih menjadi lahan yang empuk bagi peredaran narkoba,” katanya.
Ia berharap aparat penegak hukum tidak berhenti hanya pada pelaku yang terlihat dalam video, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik dugaan transaksi tersebut.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kalau benar, harus ditindak tegas dan diusut sampai tuntas. Jangan berhenti di pelaku lapangan saja,” ujarnya. (*)