batampos – Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, memaparkan kondisi dan upaya pembenahan pengelolaan sampah saat menjadi narasumber dalam podcast Batam Pos beberapa hari lalu.
Menurut Amsakar, kompleksitas persoalan persampahan di Batam terjadi di seluruh rantai layanan, baik di hulu maupun di hilir.
“Untuk pelayanan persampahan, kompleksitas persoalannya ada di semua titik, baik hulu maupun hilir. Di hulu, sebagian kendaraan kondisinya kurang layak, ada yang rusak ringan hingga rusak berat. Spesifikasinya juga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di hilir,” katanya.
Ia menjelaskan, persoalan di hilir berkaitan dengan kondisi tempat pemrosesan akhir yang sudah sangat penuh. Karena itu, pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh.
“Kesimpulan saya, hulu harus dibereskan dan hilir juga harus dibereskan,” katanya.
Sebagai langkah awal, sekitar satu hingga dua bulan setelah dilantik, dia mengaku secara terbuka menyatakan kemarahannya terhadap kondisi persampahan.
Selain itu, ia mengumpulkan sekitar 950 petugas kebersihan dalam apel di Alun-Alun Engku Putri Batam Center untuk memberikan motivasi dan penegasan bahwa Batam sebagai beranda terdepan Indonesia harus menjaga citra kota dan negara.
Di sisi hilir, pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena sebelumnya pengelolaan masih menggunakan sistem open dumping. Sistem tersebut kemudian diarahkan beralih ke metode landfill, yaitu penimbunan sampah di zona tertentu yang kemudian ditutup dengan tanah.
Zona B menjadi prioritas penanganan karena tinggi timbunan sampah telah mencapai sekitar 20 meter dengan volume sekitar 7,5 juta ton. “Zona B sudah seperti bukit. Kendaraan sering tidak mampu naik tanpa bantuan bulldozer, sementara bagian bawahnya sudah penuh,” tambahnya.
Pemerintah juga mengajak pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam penanganan tersebut, termasuk bantuan armada dan material pengerasan untuk Zona A. Pemerintah juga mengajukan izin kepada KLH untuk sementara menggunakan zona tersebut sambil meratakan Zona B.
Menurutnya, kondisi yang sebelumnya sangat kompleks kini mulai mendekati terkendali. Ke depan, pemerintah masih mengkaji apakah pengelolaan akan dilakukan melalui kemitraan dengan pihak swasta atau dikelola sendiri.
“Sekarang kami sedang menghitung secara cermat, apakah akan bermitra dengan swasta atau dikelola sendiri. Task force sedang menyiapkan konsep yang matang beserta perizinannya,” ujarnya.(*)