batampos – Tahun ini Pemko Batam menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,61 triliun. Namun, sampai semester pertama atau minggu ketiga bulan Juni 2022, realisasi PAD baru mencapai Rp 437,2 miliar atau sekitar 27,02 persen.
Artinya Pemko Batam dalam hal ini semua SKPD yang punya tugas menggali pundi-pundi PAD harus mengejar kekuranganya dari target yang ditetapkan, yakni Rp 1,1 triliun lebih.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penerimaan Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, tercatat dari beberapa sektor penghasil PAD.
Ada sejumlah pajak dan retribusi sampai saat ini pencapaiannya masih jauh dari target yang ditetapkan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha, mendorong ke seluruh OPD penghasil untuk bekerja lebih keras lagi untuk memaksimalkan pendapatan.
Sebab, kondisi yang saat ini sudah kembali membaik, seharusnya bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak pendapatan.
“Kondisi sekarang ini sebenarnya sudah normal, tapi justru pendapatan menurun. Ini patut dipertanyakan kinerja dari OPD penghasil,” tegasnya.
Kepada seluruh wajib, khususnya untuk pajak restoran dan hiburan harus diawasi. Apalagi untuk restoran dan hiburan yang belum ada tapping box.
Pengawasan ini dilakukan agar pajak-pajak yang dibayar konsumen dan dititipkan kepada pelaku usaha dapat terkontrol maksimal.
“Semua potensi pendapatan tentu harus digali maksimal melalui berbagai strategi yang mudah, cepat dan tepat,” katanya.
Saat ini, ia menyoroti masih rendahnya untuk capaian dari pajak hotel. Dari target sebesar Rp 132 miliar, saat ini baru terealisasi sebesar Rp 28,8 miliar atau 21,82 persen.
Capaian ini, dinilainya terlalu rendah dengan kondisi perekonomian yang sudah mulai pulih dengan masuknya wisatawan manca negara maupun wisatawan lokal.
Berbeda jika dibandingkan tahun lalu, saat pandemi Covid masih melanda sehingga menurunkan kunjungan wisatawan.
“Sekarang tidak seketat tahun lalu. Sehingga mestinya adanya peningkatan jumlah pendapatan. Sementara daerah lain sudah cukup menanjak bahkan ada hotel yang penuh kamarnya,” katanya.
Ia menambahkan, dengan pendapatan yang tidak mencapai target, tentunya akan mengganggu program kegiatan yang telah disahkan terkait dengan kebutuhan masyarakat.
“Tanggungjawab berat ini ada terhadap OPD penghasil, yang tentunya semua OPD terkait harus saling kolaborasi,” imbuhnya. (*)
Reporter: Eggi Idriansyah