batampos – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang memastikan seluruh calon murid pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 tertampung di sekolah negeri mendapat perhatian dari DPRD Kota Batam. Meski dinilai mampu memperluas akses pendidikan gratis, kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak pada kualitas proses belajar mengajar akibat padatnya jumlah siswa di setiap kelas.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution, mengatakan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) pada tahun ajaran ini sudah melebihi batas ideal.
Di sejumlah sekolah dasar (SD), satu kelas diisi hingga 40 siswa, sementara di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) mencapai 45 siswa.
“Jumlah itu terlalu banyak. Idealnya satu kelas tidak sampai sebanyak itu agar proses belajar mengajar bisa berjalan lebih efektif,” kata Surya, Rabu (15/7).
Pendidikan Gratis Harus Diimbangi Mutu Pembelajaran
Menurut Surya, kebijakan menampung seluruh peserta didik di sekolah negeri merupakan langkah positif karena memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan tanpa biaya.
Namun, ia menegaskan kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kualitas pembelajaran di ruang kelas.
“Memang tujuannya supaya sebanyak mungkin anak bisa bersekolah di negeri dan mendapatkan fasilitas pendidikan gratis. Tetapi jangan sampai kualitas pendidikannya justru menurun karena kelas terlalu padat,” ujarnya.
Ia menilai jumlah siswa yang terlalu banyak akan menyulitkan guru memberikan perhatian secara optimal kepada setiap peserta didik, sehingga proses pembelajaran berpotensi menjadi kurang efektif.
“Kita ingin anak-anak tidak hanya mendapatkan sekolah gratis, tetapi juga memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kalau satu kelas terlalu penuh, tentu proses belajar menjadi tidak optimal,” katanya.
DPRD Dorong Penambahan Sekolah Negeri
Sebagai solusi jangka panjang, Komisi IV DPRD Batam meminta pemerintah daerah menambah jumlah sekolah negeri, baik jenjang SD maupun SMP.
Menurut Surya, pembangunan sekolah baru menjadi langkah yang lebih efektif dibanding terus menambah kapasitas siswa di setiap kelas.
“Jalan keluarnya adalah menambah sekolah baru. Dengan begitu daya tampung bisa bertambah tanpa harus memaksakan jumlah siswa dalam satu kelas,” jelasnya.
Peran Sekolah Swasta Perlu Diperkuat
Selain pembangunan sekolah negeri, DPRD juga mengusulkan agar pemerintah mulai memperkuat peran sekolah swasta dalam sistem penerimaan murid baru.
Surya menilai tidak semua peserta didik harus diarahkan ke sekolah negeri apabila pemerintah dapat memberikan dukungan kepada sekolah swasta yang memiliki kualitas pendidikan baik.
“Kalau memang tidak semuanya ditampung di sekolah negeri, pemerintah bisa membantu siswa bersekolah di swasta. Tetapi syaratnya sekolah swasta tersebut memang berkualitas,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan yang terlalu berfokus pada sekolah negeri juga berdampak terhadap keberlangsungan sekolah swasta.
Komisi IV DPRD Batam mengaku menerima banyak keluhan dari pengelola maupun tenaga pendidik sekolah swasta karena jumlah pendaftar menurun drastis setelah seluruh calon murid diarahkan ke sekolah negeri.
“Kami juga banyak menerima keluhan dari sekolah dan guru swasta. Karena hampir seluruh siswa ditampung di sekolah negeri, mereka kesulitan mendapatkan peserta didik,” tutup Surya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Batam memastikan seluruh calon murid yang mendaftar melalui SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 berhasil memperoleh tempat di sekolah negeri. Kepastian itu diberikan setelah proses distribusi peserta didik dilakukan melalui mekanisme diskresi ke sekolah-sekolah yang masih memiliki kuota. (*)
