batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam kembali menemukan praktik parkir liar di sejumlah titik strategis. Dalam patroli pengawasan yang digelar Senin (13/7) itu, petugas mengamankan enam juru parkir (jukir) yang masih memungut uang parkir meski lokasi tersebut sudah tidak lagi memiliki izin resmi.
Razia dilakukan bersama tim pengawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir dengan sasaran utama kawasan Sekupang dan Lubukbaja, terutama di wilayah Nagoya yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat.
Penata Layanan Operasional UPT Parkir Dishub Kota Batam, Harliman Lumbantoruan, mengatakan penertiban dilakukan karena sejumlah titik parkir bermasalah tidak lagi menyetorkan retribusi kepada Pemerintah Kota Batam.
”Tujuan razia ini karena ada beberapa titik parkir yang bermasalah, khususnya di Sekupang. Pengelola di sana sudah sekitar enam bulan tidak lagi menyetor retribusi ke Pemko Batam,” kata Harliman kepada Batam Pos, Selasa (14/7).
Menurut dia, izin pengelolaan parkir dicabut setelah pengelola tidak memenuhi kewajiban menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai potensi yang telah ditetapkan. Sejak itu, Dishub mengosongkan titik tersebut dan tidak lagi menunjuk pengelola baru.
Baca Juga: Deretan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Mencuat di Batam, Polisi: Jangan Sampai Ada Korban Berikutnya
Namun, saat patroli dilakukan, petugas masih menemukan jukir yang tetap menarik uang parkir dari masyarakat. Lokasi pertama berada di depan Rumah Makan Cirebon, Sekupang. Titik lainnya berada di kawasan Pasar Tiban Centre.
Di Tiban Centre, beberapa bulan lalu persoalan parkir sempat memicu penolakan dari pedagang dan warga sekitar. Setelah itu, pengelolaan parkir dialihkan tanpa pungutan resmi. Meski demikian, praktik penarikan uang parkir oleh oknum jukir masih ditemukan dilokasi.
”Di Tiban Centre ada tiga orang jukir liar yang kami amankan,” ujarnya.
Selain itu, petugas juga mengamankan seorang jukir di kawasan Rumah Makan Bukit Mas, Nagoya. Total terdapat enam orang yang diamankan dari sejumlah titik operasi.
”Ada enam orang. Kami kategorikan sebagai parkir liar karena aktivitas mereka tidak memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah,” katanya.
Harliman menjelaskan, khusus dua titik di Sekupang sebenarnya pernah memiliki izin resmi. Namun izin tersebut berakhir sejak November 2025 dan tidak lagi diperpanjang.
Meski statusnya sudah dinyatakan kosong, praktik pemungutan parkir tetap berlangsung.
Yang menjadi perhatian Dishub bukan hanya keberadaan jukir liar, tetapi juga aliran uang hasil pungutan tersebut. Menurut Harliman, uang parkir yang dipungut tidak disetorkan ke kas daerah.
”Ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan kondisi itu untuk meraup keuntungan pribadi. Setorannya bukan ke Pemko Batam,” ujarnya.
Baca Juga: 862 Calon Siswa Batam Belum Tersalurkan, Disdik Kepri Tambah Kuota Sejumlah SMK
Meski demikian, Dishub belum memberikan sanksi pidana kepada enam orang yang diamankan. Sebagai instansi yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban, Dishub baru sebatas memberikan pembinaan dan surat pernyataan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya.
”Kalau nanti masih ditemukan aktivitas serupa, kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Karena titik itu statusnya sudah kosong, tidak boleh lagi ada jukir,” katanya.
Dishub memastikan pengawasan akan terus dilakukan, terutama di kawasan Sekupang yang masih menjadi prioritas penertiban. Pendataan terhadap titik-titik parkir bermasalah juga terus dilakukan sesuai arahan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo Putra.
”Kami masih fokus di Sekupang sambil melakukan pendataan terhadap titik-titik lain yang berpotensi terjadi praktik parkir liar,” ujar Harliman. (*)
