batampos – Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada Januari 2022 diperkirakan akan mengalami inflasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya, salah satunya peningkatan curah hujan dan gelombang laut yang tinggi yang berpotensi menghambat distribusi logistik.
“Beberapa risiko lain peningkatan inflasi yang perlu diwaspadai pada Januari ini antara lain, penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang berpotensi mendorong peningkatan mobilitas masyarakat dan konsumsi masyarakat,” ujar Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Musni Hardi, Selasa (4/1).
Musni menambahkan, peningkatan curah hujan dan gelombang laut tak hanya berpotensi memicu terhambatnya pasokan komoditi dari provinsi lain, tapi juga memicu penurunan pasokan ikan segar dan produksi sayur-sayuran.
Faktor lainnya, peningkatan mobilitas masyarakat akan mendorong kenaikan tarif angkutan udara.
“Kenaikan harga CPO secara global juga perlu diwaspadai terutama terhadap kenaikan harga minyak goreng,” tuturnya lagi.
Baca Juga: Dipicu Naiknya Indeks Harga Konsumen, Inflasi Batam 2,45 Persen
Sebagai gambaran, pada Desember 2021, Kepri mengalami inflasi sebesar 0,86 persen (mtm), jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi Oktober 2021 sebesar 0,30 persen (mtm), serta lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis dalam tiga tahun terakhir, yakni 0,25 persen (mtm).
“Inflasi akhir tahun lalu utamanya didorong oleh peningkatan harga cabai merah, minyak goreng dan telur ayam ras. Dengan realisasi tersebut, secara tahunan Kepri alami inflasi 2,75 persen (yoy), lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar 1,75 persen (yoy).
“Cabai merah dan minyak goreng ini berada di kelompok volatile food yang mengalami inflasi sebesar 32,64 persen (mtm), serta 8,81 persen (mtm). Peningkatan tersebut akibat penurunan panen di sentra produsen, peningkatan harga CPO, dan kenaikan biaya ekspedisi,” ungkapnya.
Upaya pengendalian inflasi telah coba dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan, OPD terkait terus didorong melakukan monitoring harga, serta stok barang melalui kegiatan sidak pasar dan gudang distributor, serta menjalankan kerja sama antar daerah (KAD), terutama pembelian komoditas pangan strategis, seta melakukan operasi pasar.
“Kemudian, memprioritaskan aktivitas bongkar muat komoditas pangan strategis di pelabuhan, serta mendorong sinergi melalui OPD dalam rangka tingkatkan produktivitas pangan lokal,” katanya. (*)
Reporter: RIFKI SETIAWAN