batampos – Rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Internasional Sekupang sudah diusulkan ke Dewan Nasional
KEK. Sehingga, KEK Kesehatan Sekupang masih menunggu persetujuan dari Dewan Nasional KEK dan segera menyusul KEK Kesehatan Sanur yang telah disetujui oleh Dewan Nasional KEK.
Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan, untuk persetujuan KEK Kesehatan, Sanur sudah lebih dulu mengajukan usulan ke Dewan Nasional
KEK. Sehingga, untuk progres KEK Kesehatan Sekupang masih dalam proses.
”Masih dalam tahap pengajuan ke Dewan KEK Nasional. On progres,” katanya, Senin (25/7/2022).
Menjelang disetujuinya KEK Sekupang, investasi PMA di sektor industri kimia dan farmasi memberikan kontribusi terbesar pada triwulan I 2022. Nilai investasinya mencapai 136,499 ribu dolar AS atau 63 persen dari total nilai investasi berdasarkan sektor investasi.
Menurutnya, hal ini dikarenakan Batam tengah mempersiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Internasional di Sekupang. KEK Kesehatan ini diharapkan bisa menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia.
”Sehingga untuk memenuhikebutuhan kesehatan tidak perlu berobat ke luar negeri” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Dewan Nasional KEK yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyetujui KEK
Kesehatan Sanur.
Usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur di Kota Denpasar sebagai KEK Kesehatan pertama di Indonesia telah disetujui Dewan Nasional KEK yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto pada sidang Dewan Nasional KEK, Jumat (22/7) lalu.
Selanjutnya, Dewan Nasional KEK merekomendasikan ke Presiden untuk menetapkan KEK tersebut melalui Peraturan Pemerintah karena telah memenuhi persyaratan
keberhasilan pengembangan KEK.
Sebelumnya, Menko Airlangga Hartarto sekaligus
Ketua Dewan Nasional KEK, meminta kepada BP Batam untuk segera merealisasikan investor. Sehingga ia mengimbau seluruhnya dapat mendukung upaya-upaya yang dilakukan untuk menarik investor.
”KEK Sekupang lagi menunggu realisasi investor. Kalau sudah spesifik, baru setelah itu bisa diberikan izin kawasan ekonomi khusus atau yang
lain,” katanya saat di Nongsa Digital Park, beberapa waktu yang lalu.
Sekadar diketahui, setiap tahunnya ratusan ribu warga negara Indonesia berobat ke luar negeri. Tahun 2020 saja, sekitar 4-8 persen atau sekitar
123 ribu-240 ribu penduduk Indonesia berobat ke luar negeri. Jika bisa dialihkan ke KEK Kesehatan dalam negeri, dengan estimasi jumlah tersebut beralih beribat ke dalam negeri, maka penghematan devisa bisa mencapai triliunan rupiah per tahun. Bahkan, diperkirakan hingga 2045, bisa menghemat devisa Rp 86 triliun.
Tak hanya itu, diperkirakan pada periode yang sama akan ada tambahan devisa masuk sebesar Rp 19,6 triliun. Untuk itu, keberadaan KEK Kesehatan ini sangat penting, terutama KEK Kesehatan Sekupang, sebab Batam selama ini menjadi pintu keluar pasien dari Indonesia untuk
berobat ke Singapura dan Malaysia.(*)
Reporter: Eggi Idriansyah