Wilayah perbatasan Kepri selama bertahun-tahun bergantung pada beras impor dari negeri seberang. Ketika kebijakan nasional berubah dan pasokan mulai terguncang, Bulog hadir menjaga ketersediaan pasokan bahan makanan di wilayah sempadan. Di tengah tantangan mengarungi laut dan biaya logistik yang mahal, badan usaha ini berkontribusi besar sebagai penyangga ketahanan pangan.
PROVINSI Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah paling unik dalam tata niaga pangan nasional. Berstatus sebagai daerah kepulauan dan kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ), wilayah seperti Batam, Bintan, dan Karimun selama bertahun-tahun bergantung pada pasokan beras impor dari negara tetangga di Asia.
Ketergantungan itu bukan tanpa alasan. Kepri bukan daerah penghasil pangan. Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan lahan pertanian, serta adanya regulasi sebelumnya yang membolehkan impor beras khusus ke wilayah FTZ, membuat beras impor menjadi pilihan utama masyarakat. Salah satunya, di Kota Batam, wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia.
Kedekatan geografis dengan dua negeri jiran ini membuat pasokan beras premium dari Thailand maupun Vietnam lebih mudah masuk ke Batam dan perlahan menjadi pilihan utama warga karena dinilai berkualitas baik dengan harga yang masih terjangkau.
Sehingga kemudian, beras impor bukan sekadar komoditas pangan, melainkan bagian dari pola konsumsi masyarakat sehari-hari yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.
Bahkan, sebagian masyarakat menilai, beras impor punya sejumlah kelebihan. Selain teksturnya pulen dan tidak terlalu lembek saat dimasak, nasi dari beras impor juga dianggap lebih tahan lama dan tak cepat basi, sehingga cocok dengan selera masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.
Haryanti, warga Tiban, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, mengaku keluarganya sudah lama mengonsumsi beras impor premium. Menurut dia, beras asal Thailand dan Vietnam selama ini menjadi pilihan karena kualitasnya bagus dan harga jualnya relatif lebih murah dibanding beras premium dari sejumlah daerah di Indonesia.
Ia mengatakan, masyarakat Batam sejak dulu memang cukup terbantu dengan keberadaan beras impor. Selain mudah diperoleh, selisih harga dengan beras premium dari Jawa atau daerah lain bisa mencapai Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram setelah sampai di Batam.
“Kalau beras impor itu nasinya lebih pulen, tidak cepat basi, dan cocok di lidah kami. Dari dulu memang banyak warga Batam yang bergantung pada beras Thailand atau Vietnam karena kualitasnya bagus dan harganya masih terjangkau,” ujarnya, Senin (12/5).
Hal senada disampaikan Suyanto, warga Batuaji, Kota Batam. Ia menilai ketergantungan masyarakat Batam terhadap beras impor bukan tanpa alasan, melainkan karena faktor kualitas dan harga yang dianggap lebih bersahabat bagi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
Menurut dia, selama ini beras premium dari daerah lain di Indonesia cenderung lebih mahal ketika masuk ke Batam karena biaya distribusi antarpulau yang tinggi. Kondisi itu membuat banyak warga tetap memilih beras impor premium sebagai konsumsi utama keluarga.
“Kalau kualitasnya sama, biasanya beras dari luar daerah Indonesia justru lebih mahal saat sampai di Batam. Jadi masyarakat sudah terbiasa pilih beras impor karena lebih hemat dan kualitasnya juga bagus,” katanya.
Sementara itu, sejumlah pedagang beras mengaku konsumen di Batam memang sudah cukup familiar dengan beras impor premium. Selain mempertimbangkan harga, masyarakat juga sangat memperhatikan tekstur nasi, aroma, hingga daya tahan setelah dimasak.
Dedi Ho, pedagang sembako di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, mengatakan beras impor dari Thailand dan Vietnam memiliki pelanggan tetap di Batam karena dianggap memiliki kualitas yang konsisten.
“Pembeli biasanya sudah tahu merek dan asal beras yang dicari. Banyak yang bilang nasi lebih enak, pulen, dan tahan lama, jadi tetap diminati sampai sekarang,” ujarnya.
Menurut dia, beras premium lokal sebenarnya mulai banyak yang berkualitas baik. Namun, ongkos distribusi dari daerah sentra produksi di Indonesia membuat harga jual di Batam sering kali lebih tinggi dibanding beras impor.
Sementara bagi warga Kabupaten Karimun, beras impor juga pernah menjadi bagian dari keseharian. Bertahun-tahun lamanya, beras asal Thailand yang masuk melalui impor dari Singapura dan negara Asia lainnya, cukup mudah ditemukan di toko maupun swalayan. Terutama, dengan merek seperti New Moon, SongHe AAA Thai Hom, dan Flying Man dalam kemasan lima hingga 10 kilogram.
Di wilayah perbatasan seperti Provinsi Kepri, beras impor bukan sekadar komoditas pangan, melainkan telah membentuk selera masyarakat. Teksturnya yang pulen dan aroma harum saat dimasak membuat beras impor lebih diminati sebagian warga dibanding beras lokal pada masa itu.
“Dulu orang sini bilangnya beras Siam. Kalau dimasak harum dan pulen,” kata Surya, warga Karimun.
Namun kini, seiring kebijakan pemerintah memperketat impor pangan dan mendorong swasembada nasional, beras impor perlahan menghilang dari pasaran Karimun.
Meski demikian, perubahan itu mulai diterima masyarakat. Surya menilai kualitas beras lokal saat ini jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Varian beras premium dalam negeri mulai mampu memenuhi selera warga yang sebelumnya terbiasa mengonsumsi beras impor.
Pandangan serupa disampaikan Taufik, warga Karimun lainnya. Menurut dia, yang terpenting bagi masyarakat sebenarnya adalah ketersediaan beras di pasaran, lebih bagus lagi jika harganya lebih terjangkau.
“Tidak masalah tidak ada lagi beras impor. Yang penting beras tersedia. Banyak juga beras lokal yang enak untuk dikonsumsi,” ujarnya.
Impor Dilarang, Beras Lokal Ambil Peran
Ketika pemerintah pusat kemudian menggencarkan program swasembada pangan nasional, beras impor dari sejumlah negara tetangga di Asia akhirnya tak lagi membanjiri wilayah sempadan.
Sejumlah kebijakan baru dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Keuangan memperketat bahkan melarang masuknya beras impor, termasuk ke wilayah FTZ. Kebijakan tersebut sempat memicu gejolak di Kepri. Kekosongan beras premium terjadi di sejumlah pasar modern maupun distributor di Batam.
Di tengah kondisi itu, Bulog di wilayah ini mendapat tantangan besar: memastikan masyarakat tetap memperoleh beras berkualitas dengan harga terjangkau. Bulog kemudian mengambil langkah strategis dengan mendatangkan beras premium dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Jawa, serta sejumlah daerah sentra produksi lainnya di Tanah Air. Langkah ini bukan perkara mudah. Selain harus menanggung biaya distribusi antarpulau yang tinggi, Bulog juga menghadapi tantangan psikologis pasar.
Masyarakat yang terbiasa mengonsumsi beras impor premium awalnya meragukan kualitas beras Bulog. Distributor pun sempat menolak mendistribusikan beras premium Bulog karena khawatir tidak diterima konsumen.
Namun, melalui berbagai pendekatan, sosialisasi, dan jaminan kualitas, Bulog perlahan berhasil membangun kepercayaan pasar.
Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Batam yang juga membawahi Gudang Bulog Karimun, Guido XL Pereira, mengakui pada awal distribusi sempat muncul keraguan dari sejumlah distributor beras. Mereka khawatir beras premium Bulog tidak diterima pasar karena selera masyarakat di Batam dan wilayah perbatasan sudah lama terbentuk pada beras impor.
“Iya, awalnya memang ada distributor yang ragu, tetapi setelah distribusi berjalan dan kualitas terjaga, penerimaan masyarakat semakin baik,” ujarnya.
Menurut Guido, tantangan terbesar saat sempat terjadi kekosongan beras premium adalah menjaga distribusi dan memastikan stok tetap tersedia di pasaran. Apalagi Batam merupakan kawasan FTZ yang selama ini sangat bergantung pada distribusi pangan dari luar daerah melalui jalur laut.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Bulog mendatangkan pasokan beras dari Makassar dan Pulau Jawa yang menjadi sentra produksi nasional. Langkah itu dipilih untuk menopang kebutuhan Batam dan wilayah Kepri sekaligus menjaga stabilitas harga beras di pasaran.
“Kami memastikan harga beras medium maupun premium di Batam saat ini masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah,” tegas Guido.
Di sisi lain, Bulog juga terus memperkuat pengawasan distribusi bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan Bea Cukai guna mengantisipasi potensi masuknya beras ilegal melalui jalur laut.
“Pengawasan terus dilakukan bersama instansi terkait agar distribusi pangan aman dan tidak disalahgunakan pihak tertentu,” ujarnya.
Meski menghadapi tantangan distribusi dan perubahan pola pasar, Bulog memastikan kondisi stok pangan di Batam dan wilayah Kepri tetap aman. Berdasarkan data stok komoditas per 23 April 2026, total persediaan pangan Bulog Batam mencapai lebih dari 5.000 ton dengan dominasi stok beras medium dan premium.
Guido menjelaskan, kebutuhan konsumsi beras masyarakat Batam saat ini rata-rata mencapai sekitar 2.000 ton per bulan. Dengan stok yang tersedia, ketahanan pangan diperkirakan aman hingga tiga bulan ke depan.
“Bulog selalu menyiapkan cadangan stok minimal untuk tiga bulan ke depan. Jadi, masyarakat tidak perlu panik terkait ketersediaan beras,” ujarnya.
Berdasarkan laporan persediaan stok komoditas Bulog Batam, stok terbesar berasal dari beras medium PSO dalam negeri yang mencapai sekitar 2.466 ton. Selain itu, tersedia pula beras medium PSO luar negeri sekitar 1.971 ton serta berbagai jenis beras premium dengan total ratusan ton.
Tak hanya itu, Bulog juga mencatat adanya tambahan persediaan dalam perjalanan menuju Batam dan Karimun sekitar 250 ton beras medium. Dalam waktu dekat, tambahan pasokan hingga 2.500 ton beras juga dijadwalkan masuk secara bertahap untuk memperkuat stok pangan daerah.
Sebagai langkah antisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi lonjakan harga, Bulog juga menyiapkan sekitar 500 ton cadangan beras premium yang dapat segera disalurkan melalui operasi pasar.
Selain menjaga stok komersial, Bulog Batam juga tengah menjalankan program bantuan pangan pemerintah tahun 2026 dengan penyaluran sekitar 1.100 ton beras untuk masyarakat Batam dan sekitar 400 ton untuk wilayah Karimun secara bertahap hingga tingkat kelurahan.
“Bulog siap hadir bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan stok aman dan harga tetap terkendali,” tutup Guido.
Representasi Negara di Wilayah Perbatasan
Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, menegaskan bahwa keberadaan gudang pangan di pulau-pulau terluar penting untuk memastikan pasokan beras tetap tersedia sepanjang tahun. Gudang tersebut nantinya tidak hanya menyimpan beras, tetapi juga berbagai kebutuhan pokok lain yang dibutuhkan masyarakat.
“Untuk wilayah seperti Kepri yang bukan produsen padi, fokusnya memang penguatan gudang pangan. Ini penting agar masyarakat di pulau-pulau terluar tetap mendapat pasokan beras sepanjang tahun,” ujarnya saat kunjungan ke Batam, Februari lalu.
Bagi wilayah seperti Kepri, gudang pangan bukan sekadar bangunan penyimpanan. Infrastruktur itu menjadi simbol kehadiran negara dalam menjaga kebutuhan dasar masyarakat perbatasan. Sebab ketika cuaca buruk melanda dan kapal pengangkut tertahan berhari-hari di laut, cadangan pangan menjadi penentu apakah harga tetap stabil atau justru melonjak di pasaran.
Peran Bulog sebagai penyeimbang harga juga semakin terlihat di tengah fluktuasi pangan nasional. Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menilai keberadaan Bulog sangat penting untuk menjaga harga tetap sesuai HET di tengah tingginya biaya distribusi ke wilayah kepulauan.
“Untuk persiapan ke depan, alhamdulillah stok masih aman dan tidak ada masalah. Distribusi melalui Bulog maupun mitra berjalan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Nyanyang saat meninjau gudang Bulog Batu Merah, Batam.
Pernyataan serupa juga disampaikan pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Meireza Endipat Wijaya, saat melakukan kunjungan kerja ke gudang Bulog Batu Merah, Batam, bersama rombongan DPR RI. Menurut dia, keberadaan stok pangan di Bulog menjadi hal vital bagi daerah kepulauan seperti Kepri yang memiliki rentang kendali distribusi cukup panjang.
“Kami ingin memastikan Bulog siap melayani kebutuhan masyarakat di Batam dan pulau-pulau sekitar. Dari hasil pantauan, stok tersedia dan ke depan tentu harus terus diperkuat,” ujarnya.
Ia juga mengakui masih terdapat tantangan pada sejumlah komoditas pangan lain, terutama minyak goreng. DPR RI, kata dia, akan membawa hasil temuan tersebut ke pemerintah pusat agar dukungan pasokan pangan ke Kepri dapat terus ditingkatkan.
Di gudang Bulog Batu Merah, aktivitas bongkar muat beras kini tak sekadar urusan logistik biasa. Dari tempat itu, pasokan pangan didistribusikan ke berbagai wilayah di Kepri, termasuk daerah hinterland atau pulau penyangga di sekitar pulau utama yang selama ini rentan mengalami keterlambatan distribusi.
Di tengah tantangan geografis dan perubahan kebijakan pangan nasional, Bulog perlahan menjadi penyangga utama ketahanan pangan di Kepri. Dari menjaga stok, menekan gejolak harga, mendistribusikan beras ke pulau terluar, hingga membangun gudang logistik, peran Bulog kini jauh melampaui fungsi sebagai penyedia beras semata. Di wilayah perbatasan seperti Kepri, Bulog menjadi bagian penting yang menjaga agar masyarakat tetap bisa memperoleh pangan dengan tenang.
Melawan Cuaca demi Mengantar Beras ke Pulau Perbatasan
Kondisi geografis Kepulauan Riau yang sepenuhnya bergantung pada jalur laut kembali menegaskan satu hal: ketahanan pangan di wilayah ini sangat ditentukan oleh cuaca. Di tengah wilayah kepulauan yang tersebar hingga Kabupaten Anambas dan Natuna, gangguan cuaca ekstrem dapat langsung memengaruhi kelancaran distribusi bahan pangan.
Kepala Bulog Tanjungpinang, Arief Alhadihaq, mengatakan pengiriman beras ke pulau-pulau di Kepri kerap terkendala saat cuaca buruk. Dalam kondisi tertentu, kapal pengangkut tidak diizinkan berangkat demi keselamatan pelayaran hingga situasi kembali normal.
“Jika cuaca buruk, pastinya kapal yang mengangkut beras kita tidak diperbolehkan berangkat, hingga cuaca kembali normal,” kata Arief.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Bulog Tanjungpinang yang membawahi wilayah kerja meliputi Kota Tanjungpinang; Kabupaten Bintan; Kabupaten Lingga; Kabupaten Natuna; dan Kabupaten Kepulauan Anambas, melakukan strategi distribusi lebih awal sebelum memasuki musim cuaca ekstrem yang biasanya terjadi pada akhir tahun. Dengan pola ini, stok beras di wilayah pulau-pulau seperti Anambas, Natuna, hingga Lingga dapat tetap terjaga dalam kondisi aman.
“Untuk mengantisipasi, sebelum terjadinya musim cuaca buruk, kita sudah melakukan pengiriman,” tambahnya.
Arief menjelaskan, saat ini penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berjalan cukup tinggi. Setiap bulan, Bulog menyalurkan sekitar 400 ton beras ke gudang-gudang di Bintan, Lingga, Anambas, hingga Natuna. Total stok yang tersedia di gudang saat ini mencapai sekitar 2.350 ton dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama tiga bulan ke depan.
“Untuk saat ini stok beras yang tersedia di gudang telah mencapai 2.350 ton dan masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sejumlah kabupaten/kota selama tiga bulan ke depan,” ujarnya.
Menurut dia, permintaan beras SPHP sejak awal tahun 2026 juga mengalami peningkatan signifikan. Hal ini dipicu oleh harga beras SPHP yang lebih terjangkau dibandingkan jenis beras lain di pasaran, sehingga menjadi pilihan utama masyarakat.
“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketersediaan pangan, terutama untuk pulau-pulau,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Disperindag Provinsi Kepri, Riki Rionaldi, mengatakan koordinasi dengan Bulog Tanjungpinang dan Bulog Batam terus dilakukan secara intensif untuk menjaga stabilitas stok pangan di wilayah kepulauan.
“Hampir setiap hari kita berkomunikasi dengan Bulog, terutama untuk memastikan stok beras jelang Idul Adha akhir Mei nanti,” ujarnya.
Selain memastikan ketersediaan stok, pemerintah juga melakukan pengawasan harga di pasar agar beras SPHP tidak dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Pengawasan dan sosialisasi kepada pedagang terus dilakukan secara berkala.
Di sisi lain, Riki mengakui distribusi pangan ke pulau-pulau di Kepri memang rentan terganggu saat cuaca ekstrem karena seluruh pengiriman bergantung pada jalur laut. Kondisi ini juga diperparah oleh fluktuasi biaya distribusi yang dipengaruhi harga BBM.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Bulog dan para distributor telah memiliki strategi untuk memastikan pasokan tetap sampai ke daerah tujuan. Selain itu, keberadaan beras SPHP dinilai membantu menjaga stabilitas harga di pasar.
“Apalagi sekarang ada beras SPHP yang kualitasnya tidak kalah bagus dengan beras premium. Jadi masyarakat bisa memilih,” pungkasnya.
Dunia Usaha Mulai Percaya pada Pasokan Lokal
Jika sebelumnya sempat ada kekhawatiran terkait ketahanan pangan di wilayah perbatasan, kalangan dunia usaha di Batam justru memilih bersikap tenang. Bagi para pelaku usaha, pasokan beras lokal dalam negeri hingga kini masih dinilai mampu menjaga stabilitas kebutuhan pangan masyarakat di kota industri tersebut.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid, mengatakan, dunia usaha tidak ingin bereaksi berlebihan terhadap isu pasokan beras. Menurut dia, kondisi pangan di Batam saat ini masih relatif aman dan terkendali.
“Batam sudah lama mengandalkan pasokan lokal. Beras juga sudah lama tidak impor. Jadi, sejauh ini kami tidak begitu risau karena stok lokal masih mencukupi,” ujarnya.
Rafki menjelaskan, selama ini kebutuhan beras di Batam memang lebih banyak dipenuhi dari distribusi daerah penghasil dalam negeri. Pola distribusi yang sudah berjalan cukup lama membuat pelaku usaha menilai risiko gangguan pasokan dalam waktu dekat masih dapat diantisipasi.
Menurutnya, status Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) tidak otomatis membuat seluruh kebutuhan pangan bergantung pada impor. Untuk komoditas beras, pasokan dari berbagai daerah di Indonesia dinilai masih mampu menopang kebutuhan masyarakat.
“Untuk beras, distribusi dari daerah penghasil di dalam negeri sejauh ini masih bisa memenuhi kebutuhan Batam,” katanya.
Ia juga menyebut harga kebutuhan pokok di pasaran pun masih relatif terkendali meski sejumlah daerah lain sempat mengalami tekanan harga akibat gangguan distribusi pangan.
Meski demikian, Rafki berharap pemerintah tetap menjaga kelancaran jalur distribusi pangan ke wilayah kepulauan seperti Batam. Sebab, bagi kota perbatasan yang sangat bergantung pada distribusi laut, stabilitas pasokan menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan iklim usaha tetap kondusif.
“Yang paling penting jalur distribusi tetap lancar supaya stok aman dan aktivitas ekonomi tidak terganggu,” ujarnya.
Di tengah posisi Batam sebagai gerbang perdagangan dan kawasan strategis perbatasan negara, keberlangsungan stok pangan memang menjadi perhatian bersama. Namun dengan dukungan pasokan lokal yang masih memadai, dunia usaha di Batam tetap optimistis kebutuhan beras masyarakat akan tetap terjaga.
Laut Kepri Dijaga, Beras Lokal Digdaya
Di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau, menjaga ketahanan pangan tidak hanya soal memastikan stok tersedia di gudang dan pasar. Negara juga harus memastikan jalur-jalur laut tidak menjadi pintu masuk bagi beras ilegal dari luar negeri.
Karena itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri terus memperketat pengawasan di perairan perbatasan untuk mencegah penyelundupan pangan melalui jalur laut. Posisi geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, hingga Vietnam membuat wilayah ini sejak lama menjadi daerah rawan masuknya barang ilegal, termasuk beras.
Dirreskrimsus Polda Kepri, Kombes Silverster Simamora, mengatakan kondisi geografis Kepri yang didominasi lautan membuat pengawasan distribusi pangan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum.
“Kepri ini wilayah strategis karena dekat dengan Singapura, Malaysia, dan negara lain. Wilayah Kepri juga 96 persen laut, sehingga jalur yang paling rawan tentu jalur laut,” ujarnya.
Menurut Silverster, pola penyelundupan yang pernah terjadi sebelumnya umumnya menggunakan kapal-kapal kecil yang masuk melalui pelabuhan tidak resmi atau jalur tikus di wilayah pesisir. Sejumlah daerah seperti Batam, Bintan, dan Tanjung Balai Karimun disebut pernah menjadi titik rawan masuknya beras ilegal dari luar negeri.
“Modusnya memanfaatkan kawasan pesisir dan pelabuhan kecil untuk menghindari pengawasan petugas,” katanya.
Namun setelah pemerintah memperketat aturan impor pangan dan pengawasan lintas instansi diperkuat, ruang gerak penyelundupan dinilai semakin sempit. Pengawasan kini dilakukan bersama Bea Cukai, Bakamla, Satgas Pangan, hingga aparat kepolisian di lapangan.
“Sekarang sudah ada aturan yang melarang, kemudian ada pengawasan dari Bea Cukai, Bakamla, dan instansi lain. Itu tentu menghambat terjadinya penyelundupan,” ujar Silverster.
Di sisi lain, Polda Kepri juga menyadari ancaman terbesar terhadap stabilitas pangan di Kepri sebenarnya bukan hanya penyelundupan, melainkan potensi terganggunya distribusi pasokan dari daerah produsen di Sumatera dan Jawa. Sebab Kepri bukan daerah penghasil pangan dan sangat bergantung pada distribusi laut.
“Ancaman terbesar terhadap stabilitas pangan di Kepri adalah kekurangan pasokan. Karena Kepri bukan daerah penghasil pangan. Kalau distribusi dari Jawa atau Sumatera terganggu, tentu bisa berdampak terhadap harga,” katanya.
Karena itu, pengawasan yang dilakukan Satgas Pangan tidak hanya menyasar jalur laut dan pelabuhan tikus, tetapi juga memantau harga, kualitas pangan, hingga distribusi beras di pasaran. Operasi pasar rutin digelar bersama Bulog dan instansi terkait untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh pangan dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
“Kita pastikan masyarakat mendapatkan pangan yang berkualitas dengan harga yang sesuai. Jangan sampai masyarakat merasa dirugikan atau tertipu,” tegas Silverster.
Meski operasi pengawasan rutin terus dilakukan di sejumlah wilayah perairan, kepolisian sengaja tidak membuka detail waktu dan lokasi operasi. Strategi itu dinilai penting untuk menjaga efektivitas pengawasan di lapangan.
“Operasi rutin pasti ada. Hanya saja waktunya tidak mungkin kami sampaikan karena itu bagian dari strategi pengawasan,” tutupnya. (*)
