batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memastikan kemampuan keuangan daerah tetap mencukupi untuk membayar gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga tahun anggaran 2027.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, mengatakan seluruh belanja pegawai masih dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
“Untuk pembayaran belanja pegawai, termasuk PPPK, gaji tetap melalui APBD. Tahun 2026 hingga tahun 2027 pun aman,” kata Firmansyah di Batam, Senin.
Ia menjelaskan porsi belanja pegawai terhadap total APBD Kota Batam pada 2026 mencapai 39,09 persen. Persentase tersebut ditargetkan turun menjadi 35,36 persen pada tahun 2027 sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal daerah.
“Persentase tersebut ditargetkan turun menjadi 35,36 persen pada 2027. Targetnya memang menurun,” ujarnya.
Dengan total APBD Kota Batam tahun 2026 sekitar Rp4,3 triliun, alokasi belanja pegawai diperkirakan mencapai sekitar Rp1,68 triliun.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi (PPIF) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, Ikhsan, mengungkapkan jumlah ASN di lingkungan Pemko Batam saat ini mencapai 11.985 orang.
Jumlah tersebut terdiri atas 5.306 pegawai negeri sipil (PNS), 6.093 PPPK, dan 586 PPPK paruh waktu.
Selain memastikan pembiayaan gaji pegawai, Pemko Batam juga mengusulkan penambahan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) kepada pemerintah pusat.
Usulan tersebut mencakup 303 formasi tenaga guru dan 60 formasi tenaga kesehatan, sehingga total terdapat 363 formasi CPNS yang diajukan pada Maret 2026.
“Untuk usulan 363 formasi CPNS masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat,” kata Ikhsan.
Pemko Batam berharap penambahan formasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan aparatur, khususnya pada sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan layanan masyarakat.
(*)
