batampos.co.id – Kondisi sejumlah tempat hiburan malam di Kota Batam masih terpuruk akibat pandemi Covid-19. Sehingga diperlukan adanya sebuah kebijakan untuk kembali menggairahkan tempat hiburan malam di Kampung Bule.
Ketua Forum Pengusaha Kampung Bule Famili, Ruslan Kasbulatov meminta kepada Pemerintah Kota Batam untuk mengeluarkan sebuah kebijakan yang dapat membantu tempat hiburan malam. Seperti diadakannya event yang dapat menggairahkan kembali hiburan di Kampung Bule.
“Bagaimana caranya Dinas Pariwisata dalam hal ini Pemko Batam, dirangsang seperti diadakan event disitu,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, saat ini seluruh tempat hiburan di Kampung Bule sudah kembali beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dirinya bahkan hampir setiap malam memantau aktifitas di Kampung Bule agar protokol kesehatan benar-benar bisa dijalankan.
“Saya setiap malam keliling disana. Mana yang tidak menerapkan protokol kesehatan akan langsung ditegur,” ujarya.
Meski sudah diperbolehkan kembali beroperasi, untuk kunjungan tamu ke tempat hiburan juga masih sepi. Ia mengungkapkan, saat ini kunjungan hanya didominasi oleh tamu lokal yang jumlah nya hanya 10 persen. Sementara untuk tamu asing saat ini hanya dua sampai tiga orang saja tiap malamnya.
“Singapura dan Malaysia belum buka juga, itu salah satu faktor sepinya,” tuturnya.
Sementara terkait dengan penerapan aplikasi PeduliLindungi, ia sangat tidak setuju sebagai syarat masuk ke tempat keramaian. Sebab, pemberlakuan aplikasi tersebut belum sejalan dengan vaksinasi yang dilaksanakan saat ini.
“Pemerintah melakukan vaksin saja masih lambat. Selain itu, contohnya saya yang punya tiroid. Saya harus mengurus surat izin lagi ke dokter, siapa yang mau bayar,” tegasnya saat ditemui di kawasan Batamcenter.
Untuk itu, ia meminta penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk masuk tempat hiburan tidak dilaksanakan di Batam dan menerapkan protokol kesehatan seperti yang sudah dijalankan selama ini. Sebab, selain banyak masyarakat yang tidak bisa divaksin, ia juga mempertanyakan bagaimana masyarakat yang belum mempunyai ponsel pintar.
“Sanggup pemerintah menyiapkan handphone android ke seluruh masyarakat? makanya jangan suka-suka mentrinya buat kebijakan itu. Kalau tidak sanggup, cari solusi yang lain dan mundur dari mentri,” imbuhnya. (*)