batampos – Program travel bubble yang dibuka sejak Senin (24/1) dinilai tidak akan mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Singapura secara drastis ke Batam-Bintan. Pasalnya, syarat masuk terlalu berat dan biaya terlalu besar, begitupun saat kembali ke Singapura. Apalagi kebijakan ini hanya lahir dari pemerintah RI saja, bukan kesepakatan RI-Singapura.
“Travel Bubble adalah kebijakan sepihak atau unilateral yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk Batam dan Bintan. Kebijakan ini sama seperti Vaccinated Travel Line (VTL) yang dibuat sepihak oleh Singapura,” ujar Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua, kemarin di Tanjungpinang.
Politisi Partai Hanura tersebut menegaskan, apabila tidak ada kebijakan lanjutan, maka Travel Bubble Kepri tidak akan memberikan manfaat apapun. Karena Travel Bubble adalah kebijakan khusus untuk orang Singapura datang bewisata di Batam dan Bintan pada area khusus.
“Namun warga Kepri tidak bisa ke Singapura melalui kebijakan ini. Bagi yang berkeingian tentu harus mengikuti kebijakan VTL yang dibuat Singapura,” jelasnya.
Disebutkannya, dari pembicaraan dia dengan sejumlah warga Kepri yang menetap di Singapura. Ada beberapa faktor warga disana keberatan untuk mendukung kebijakan Travel Bubble yang ada di Kepri. Pertama, untuk biaya Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dinilai sangat tinggi.
“Bagi warga Singapura yang ingin ke Bintan atau Batam harus merogoh sekitar 300 Dollar Singapura atau sekitar Rp 3.195.000 (kurs 1 dolar = Rp 10.650) untuk biaya PCR. Karena mereka harus negatif PCR sebelum berangkat. Kemudian ketika pulang ke negaranya Singapura, harus kembali di PCR,” jelasnya.
Berikutnya ongkos dan biaya penginapan yang diperhitungkan bisa mencapai 150-200 Dollar Singapura. Masalah lainnya adalah, bagi warga Siangpura yang keluar negeri mereka harus menjalani Stay Home Notice selama sepekan setelah kembali. Tentu kondisi ini akan mengganggu pekerjaan mereka.
“Atas dasar ini, saya berkesimpulan, hanya orang-orang tertentu yang memang ada keperluan bisnis yang bisa masuk. Sehingga rela merogoh kocek lebih dalam untuk mengingkuti program Travel Bubble di Kepri,” tegas Rudy.
Pembina Ikatan Muda Tionghoa (ITM) Provinsi Kepri tersebut berharap, ada kebijakan lanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura. Karena tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membangkit ekonomi daerah dan pariwisata daerah.
“Jika kebijakan yang dibuat tidak dua arah, maka akan sia-sia energi yang sudah dibuang untuk meluncurkan program Travel Bublle. Karena masalah ini tidak dibahas secara mendetail antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura saat bertemu di Bintan Selasa (25/1) kemarin,” tutup Rudy Chua.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata (Menpar) Sandiaga Uno mengatakan, Nongsa dan Bintan sangat siap untuk memulai travel bubble. Sandiaga yakin jika travel bubble ini diterapkan, maka sektor pariwisata Batam dan Bintan yang selama ini terpukul, bisa secara perlahan bangkit kembali.
Kementerian Pariwisata dan Ekraf telah menyiapkan skema travel bubble di Batam dan Bintan selama satu tahun belakangan. (*)
Reporter: JAILANI