batampos – Penolakan terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih di Rempang kembali mengemuka. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB) mendatangi Kantor Wali Kota Batam, Selasa (21/7), untuk menyampaikan keberatan atas pematokan lahan yang mereka klaim sebagai tanah kampung di Kampung Melayu.
Audiensi diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. Namun, pertemuan berlangsung tertutup.
Sebelum memasuki ruang rapat, warga diminta menitipkan telepon genggam ke dalam kotak kardus yang disediakan petugas Satpol PP. Wartawan juga tidak diperkenankan mengikuti jalannya audiensi.
Dalam pertemuan itu, warga menegaskan penolakan mereka bukan terhadap program Sekolah Rakyat Merah Putih, melainkan terhadap lokasi yang dipilih pemerintah.
Mereka mempersoalkan pemasangan plang pada lahan yang diklaim sebagai bagian dari Kampung Melayu tanpa adanya kesepakatan dengan masyarakat.
Baca Juga: Warga Dukung Razia Knalpot Brong, Minta Mobil Bising Ikut Ditertibkan
”Kami tidak menolak Sekolah Rakyat. Yang kami tolak itu kalau lahan kampung kami langsung dipasang plang begitu saja,” kata Gerisman Ahmad, salah seorang perwakilan warga, usai audiensi.
Menurut Gerisman, lahan yang dipersoalkan memiliki luas sekitar enam hektare dan selama ini menjadi bagian dari ruang hidup masyarakat Kampung Melayu.
Ia mengatakan pemerintah masih memiliki banyak pilihan lokasi lain apabila ingin membangun sekolah.
”Silakan bangun Sekolah Merah Putih, tapi jangan di lahan itu. Itu bagian dari kampung kami,” ujarnya.
Namun, menurut Gerisman, pemerintah tetap berpendapat bahwa lahan tersebut merupakan tanah negara sehingga pembangunan dapat dilanjutkan.
”Wakil Wali Kota tetap bersikukuh bahwa itu tanah negara,” katanya.
Meski belum menemukan titik temu, warga mengaku masih mengedepankan jalur musyawarah.
”Langkah selanjutnya kami tetap bermusyawarah dengan masyarakat di Rempang. Mereka tetap bersikukuh kampung tidak boleh diganggu karena itu ruang hidup mereka. Di situlah harta, martabat, dan marwah mereka,” ujarnya.
Baca Juga: Lewat PK, Seorang Ibu di Batam Gugat Hak Asuh Anak ke Mahkamah Agung
Dalam keterangan resminya, Li Claudia Chandra mengatakan pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat Merah Putih yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan.
Ia memastikan seluruh aspirasi warga akan menjadi bahan masukan dalam proses pelaksanaan program.
”Kami ingin mendengar langsung aspirasi masyarakat. Itulah esensi pertemuan hari ini. Komunikasi dan dialog akan terus kami lakukan sehingga seluruh proses dapat berjalan baik dan menghindari konflik sosial di kemudian hari,” kata Li Claudia.
Ia menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih bertujuan memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Menurutnya, sekolah tersebut tidak hanya membangun gedung, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
”Program ini merupakan amanat Pemerintah Pusat yang bertujuan menyiapkan generasi Indonesia yang unggul. Kami ingin memastikan pelaksanaannya berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi anak-anak sebagai penerus pembangunan bangsa,” ujarnya.
Pemerintah, kata Li Claudia, akan terus membuka ruang dialog dengan masyarakat Rempang-Galang agar proses pembangunan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
”Saya mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama mendukung peningkatan kualitas pendidikan sebagai fondasi pembangunan daerah. Ini menjadi modal penting agar Batam mampu bersaing dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten,” katanya. (*)