batampos – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, persoalan daya tampung sekolah negeri bukan hal baru setiap digelarnya PPDB.
Jumlah pendaftar ke negeri selalu dua hingga tiga kali lipat dari rencana daya tampung (RDT).
”Saya katakan untuk jenjang SD tidak ada masalah, sebab jumlah sekolah banyak, satu kecamatan sampai punya 20 SDN. Namun untuk jenjang SMPN memang selalu kelebihan kuota. Sementara untuk SMA sederajat, kebijakan ada di provinsi,” kata Amsakar.
Ia mengungkapkan, belum bisa mengetahui angka detail berapa jumlah yang akan tidak tertampung nanti.
Sebab PPDB belum dimulai, sehingga belum bisa dilaporkan berapa anak yang berpotensi tidak tertampung.
Menurutnya, angka detail baru bisa didapatkan ketika PPDB usai dilaksanakan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Batam akan menghimpun data dari semua sekolah negeri terkait total anak yang tidak mendapatkan sekolah, karena tidak lolos seleksi.
”Orangtua kalau menyangkut pendidikan anak akan all out. Artinya mereka akan berjuang bagaimana agar anak mereka bisa bersekolah di negeri. Saya tegaskan sekali lagi bersekolah di negeri. Meskipun mereka tahu kuota terbatas,” ujarnya.
Dalam hal ini, pihaknya sudah mendapat gambaran berapa angka kelulusan SD yang akan melanjutkan ke jenjang SMP, begitu juga untuk SMP ke SMA sederajat.
”Kompleksitas persoalan ini sudah diketahui naik Disdik kota maupun provinsi. Pejabat provinsi sekarang merupakan mantan Sekdis pendidikan Batam, jadi pasti paham akan keadaan dan peta masalah pendidikan di Batam ini,” jelasnya.
Kendati dihadapkan dengan berbagai persoalan ini, Amsakar menyebutkan pemerintah daerah berusaha hadir dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.
Hal ini sudah terjadi setiap tahun. Untuk itu, sebenarnya baik orangtua maupun sekolah, sudah paham.
”Mereka tidak mau tahu. Intinya anak mereka bersekolah ke negeri, walau sudah diimbau, diedukasi, diberi pengertian akan ketersedian sekolah swasta. Mereka tetap ingin masuk negeri,” terang Amsakar.
Ia mengakui, untuk ketersedian antara SD, SMP, dan SMA negeri di Batam belum proposional. Hal ini berdasarkan perhitungan kebutuhan, serta perbandingan sekolah di setiap kecamatan.
Sistem pendidikan ini tidak semata-mata hanya dengan menambah rombongan belajar, bangunan sekolah baru, namun juga harus menghitung kebutuhan tenaga guru, dan sarana prasarana pendukung lainnya.
”Jadi ini juga menjadi perhatian kami. Edukasi untuk bersekolah swasta dari dulu sudah kami sampaikan. Tapi kenyataan di lapangan kan berbeda. Mau kita biarkan mereka demo itu tidak sangat mungkin. Sudah saya bilang untuk pendidikan mereka akan all out berjuang,” tegas Amsakar.(*)
Reporter: Yulitavia