batampos – Kebijakan Tarif Trump yang diberlakukan terhadap Indonesia diprediksi akan memberi tekanan besar terhadap sektor industri manufaktur di Batam. Tiga sektor utama yang akan terdampak secara signifikan adalah industri elektronik, otomotif, dan solar panel.
Koordinator HKI Wilayah Batam dan Karimun, Adhy Wibowo, menyebut barang ekspor dari ketiga sektor tersebut kini masuk dalam daftar produk yang dikenai tarif bea masuk sebesar 32 persen oleh Amerika Serikat.
“Kebijakan tarif resiprokal ini membuat banyak investor yang sudah eksis memilih untuk wait and see,” katanya, Rabu (9/4).
Baca Juga: Tarif Trump Mengancam Ekspor, Amsakar Siapkan 3 Langkah Strategis
Ia mengungkapkan, ada perusahaan manufaktur besar di Batam yang awalnya berencana melakukan ekspansi tahun ini. Namun, karena adanya kebijakan tarif baru tersebut, perusahaan memilih menunda rencana tersebut.
Empat kawasan industri terbesar di Batam; Batamindo, Panbil, Tunas, dan Kabil, sangat mengandalkan ketiga sektor industri yang terkena imbas dari kebijakan baru tersebut.
Pada era awal perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, kawasan Tunas dan Panbil sempat menjadi tujuan relokasi investasi dari Tiongkok. Tetapi, kini diprediksi akan turut terdampak oleh kebijakan tarif yang baru.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Batam mencatat bahwa ekspor utama dari Batam masih didominasi oleh produk industri manufaktur. Mesin/peralatan listrik (HS 85) mencatatkan nilai ekspor sebesar US$ 627,71 juta pada Januari 2025, berkontribusi sebesar 36,87 persen terhadap total ekspor.
Selain itu, mesin-mesin/pesawat mekanik (HS 84) mencatatkan nilai ekspor sebesar US$ 86,87 juta, sedangkan benda-benda dari besi dan baja (HS 73) menyumbang ekspor senilai US$ 147,74 juta.
Baca Juga: Ancaman Tarif Ekspor AS, HKI Batam Desak Pemerintah Ambil Langkah Cepat
Kenaikan drastis tarif bea masuk oleh Amerika Serikat akan meningkatkan biaya produksi secara signifikan bagi perusahaan-perusahaan manufaktur di Batam.
Untuk menyiasati peningkatan biaya ini, perusahaan kemungkinan besar akan melakukan langkah efisiensi, salah satunya dengan pengurangan tenaga kerja atau PHK.
Kawasan Industri Batamindo, yang merupakan kawasan industri terbesar di Batam, saat ini menampung 72 perusahaan aktif dengan jumlah karyawan antara 45 ribu hingga 52 ribu orang.
Jika digabungkan dengan tiga kawasan industri besar lainnya, total jumlah pekerja dapat mencapai 300 ribu orang. Jumlah ini belum termasuk sekitar 20 kawasan industri lainnya yang tersebar di Batam.
Melihat ancaman tersebut, lanjut Adhy, pihaknya telah mendorong BP Batam untuk segera meminta United States Trade Representative (USTR) agar mengecualikan Batam dari pengenaan Tarif Trump. Batam memiliki kekhususan sebagai kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) yang tidak mengenakan tarif bea masuk atas barang impor dari luar negeri.
“Pemerintah harus merespons cepat kebijakan ini agar bisa melindungi iklim industri Indonesia sebagai negara berbasis ekspor,” katanya.
Amerika Serikat masih menjadi salah satu negara tujuan utama ekspor dari Batam, selain Singapura dan Tiongkok. Pada Januari 2025, nilai ekspor Batam ke Amerika mencapai US$ 308,90 juta atau sekitar seperempat dari total ekspor Batam. Angka ini mengalami kenaikan 13,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Barang elektronik masih menjadi komoditas utama ekspor Batam ke Amerika. Kenaikan ini mulai terlihat sejak awal perang dagang Amerika dan China sebelum pandemi COVID-19.
Saat itu, pengenaan tarif bea masuk yang tinggi terhadap barang asal China mendorong relokasi industri ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Indonesia. Dengan relokasi tersebut, barang ekspor tercatat berasal dari Indonesia dan terbebas dari tarif bea masuk tinggi ke Amerika saat itu.
Namun, jika tidak diantisipasi, volume ekspor Batam dikhawatirkan akan menurun, sehingga dapat menyebabkan kontraksi ekonomi di wilayah ini. Sebagai catatan, sekitar 50 persen pertumbuhan ekonomi Batam disumbang oleh sektor industri pengolahan, yang kini tengah menghadapi tekanan berat.
Adhy juga menyoroti kemungkinan investor memindahkan operasional pabrik ke Malaysia, mengingat nilai logistik yang lebih murah serta bea masuk Tarif Trump yang lebih rendah, yakni hanya 24 persen.
Ia menekankan bahwa Indonesia perlu mengembangkan industri rantai pasok atau supply chain agar tidak terus bergantung pada negara lain dan menjadi lebih mandiri. (*)
Reporter: Arjuna