batampos – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Batam kembali ditegaskan. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Ombudsman Republik Indonesia di Gedung Graha Pena, Batam Center, Kamis (18/9).
Penandatanganan ini menjadi langkah strategis menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan adil bagi masyarakat. Acara turut dihadiri Ketua Ombudsman RI Mochammad Najib, Pimpinan Ombudsman RI Ijemsly Hutabarat, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri Lagat Parroha Patar Siadari, serta Bupati Karimun.
Amsakar menyebut bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremonial, melainkan komitmen bersama memperkuat koordinasi antarinstansi dan memastikan layanan publik terus berbenah.
“Ini adalah pintu pembuka untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pembangunan Batam memang bergerak cepat, tapi tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani harus berjalan seiring,” katanya.
MoU ini diarahkan untuk menyelaraskan langkah, mempercepat penanganan pengaduan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan. Dia berharap, melalui pendampingan Ombudsman, pengelolaan layanan publik semakin efektif dan memenuhi ekspektasi warga.
Ia mengatakan, kerja sama ini juga akan mendorong Pemko Batam menjaga konsistensi perbaikan. “Prinsipnya, kita ingin memenuhi harapan masyarakat sekaligus menyesuaikan dengan konsen Pemerintah Republik Indonesia,” tambahnya.
Prestasi Batam dalam hal pelayanan publik sudah terlihat pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, Batam meraih nilai kepatuhan 88,73 dan masuk Zona Hijau dengan predikat kualitas tertinggi. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu 84,6 persen.
Penilaian tersebut melibatkan tujuh unit layanan, mulai dari Disdukcapil, Dinas Kesehatan, hingga puskesmas. Hasil itu menunjukkan Batam mampu menjaga standar pelayanan sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat.
“Dengan sinergi bersama Ombudsman, saya yakin pelayanan publik di Batam akan semakin baik. Ini bukan hanya tuntutan zaman, tetapi juga amanah yang harus kita jalankan,” ujar Amsakar.
Dia pun optimistis, kerja sama ini akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung Batam menuju kota modern, maju, dan berdaya saing tinggi.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Mochammad Najib, mengapresiasi komitmen Pemko Batam dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, kerja sama ini adalah langkah nyata untuk mencegah maladministrasi sekaligus memperkuat pengawasan di daerah.
“Kami berterima kasih atas komitmen Pemko Batam. Sebagai lembaga pengawas, kami mendukung penuh agar pelayanan publik semakin baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, semangat serupa juga terlihat di daerah lain, sejalan dengan asta cita Presiden untuk memperkuat kerja sama antarinstansi demi manfaat masyarakat.
“Hari ini saya bersyukur hadir di Batam. Perkembangannya luar biasa dan bisa jadi contoh bagi daerah lain,” katanya. (*)
Reporter: Arjuna