batampos – Eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat mulai menimbulkan dampak langsung terhadap perekonomian Batam, terutama melalui peningkatan biaya operasional industri dan tekanan pada sektor energi serta logistik.
Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, menyebut, bahwa efek paling cepat terasa bukan pada penurunan aktivitas industri, melainkan lonjakan risiko biaya.
“Dampak langsung yang paling cepat terasa adalah kenaikan risiko biaya–energi, freight, premi asuransi pelayaran, tekanan kurs, dan sentimen pasar–bukan langsung penurunan total aktivitas industri,” katanya, Kamis (26/3).
Menurut dia, hingga saat ini belum terdapat indikasi investor asing menarik diri dari Batam. Akan tetapi, dinamika global membuat calon investor lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
“Belum ada sinyal resmi bahwa investor asing keluar dari Batam. Namun investor baru cenderung lebih selektif dan menunda keputusan ekspansi sampai volatilitas global lebih reda,” katanya.
Fary menambahkan, fondasi investasi Batam masih relatif kuat. Sepanjang 2025, realisasi investasi tercatat mencapai Rp69,30 triliun, sekaligus menempatkan Batam sebagai pusat Penanaman Modal Asing (PMA) di Kepri.
Dari sisi perdagangan, data terbaru belum menunjukkan penurunan tajam. Pada Januari 2026, nilai ekspor Batam tercatat sebesar US$1,592.81 juta dan impor US$1,579.12 juta.
“Karena eskalasi besar konflik terjadi akhir Februari 2026, belum bisa disimpulkan ada pukulan volume yang tajam. Tetapi tekanan pada ongkos kirim, jadwal kapal, dan biaya input sudah menjadi risiko nyata,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sektor yang paling rentan terhadap gejolak ini, yakni industri elektronik dan mesin yang menjadi tulang punggung ekspor Batam, serta sektor galangan kapal dan maritim yang sensitif terhadap kenaikan biaya pelayaran dan premi risiko.
“Kuncinya adalah menjaga Batam sebagai hub yang cepat dan pasti: layanan investasi dipercepat, pasokan energi dan bahan baku diamankan, pelabuhan dijaga efisien, dan industri diarahkan melakukan diversifikasi pasar serta pemasok,” katanya.
Sementara itu, Ketua Kadin Batam, Roma Nasir Hutabarat, menyoroti persoalan energi yang dinilai kian membebani pelaku usaha di tengah ketidakpastian global.
Ia mengungkapkan adanya disparitas harga gas di kawasan industri. Sejumlah pengelola kawasan yang memiliki pembangkit listrik sendiri memperoleh harga gas sekitar 14 dolar AS, sedangkan tarif untuk PLN berada di kisaran 7 dolar AS.
“Akibatnya, para tenant di kawasan industri tersebut harus menanggung tarif listrik yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha di luar kawasan,” katanya.
Kenaikan harga minyak dunia turut memperburuk situasi. Bagi Nasir, lonjakan harga energi akan berdampak langsung pada biaya produksi dan logistik.
“Jika harga energi terus meningkat, maka biaya logistik juga akan ikut naik. Pada akhirnya, kenaikan itu akan dibebankan kepada pemilik barang, sehingga harga di pasar ikut terdorong,” kata dia.
Fluktuasi harga minyak yang sempat menyentuh 100 dolar AS per barel sebelum turun ke kisaran 80 dolar AS masih menyisakan ketidakpastian, terutama karena sangat dipengaruhi sentimen global dan perkembangan konflik geopolitik.
Nasir juga menyinggung tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati Rp17 ribu per dolar AS. Kondisi ini berpotensi memperberat beban ekonomi apabila terjadi bersamaan dengan kenaikan harga minyak.
“Jika harga minyak dan dolar sama-sama naik, maka tekanan terhadap perekonomian nasional akan semakin berat,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah saat ini menyiapkan sejumlah skenario, mulai dari kondisi moderat hingga terburuk, termasuk kemungkinan harga minyak mencapai 150 dolar AS per barel.(*)