batampos – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memacu sektor pariwisata sebagai penopang ekonomi daerah di tengah tekanan geopolitik global dan perlambatan mobilitas wisatawan.
Target ambisius dipasang 2,7 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2026. Kunci yang diandalkan bukan semata promosi, melainkan pembenahan pelayanan dari hulu ke hilir.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan kesan pertama wisatawan saat tiba menjadi faktor krusial. Pemerintah daerah menaruh perhatian besar pada kualitas layanan di pintu masuk utama, seperti pelabuhan internasional dan bandara.
“Wisatawan harus disambut dengan pelayanan yang ramah, cepat, dan nyaman sejak pertama tiba. Ini menjadi prioritas kami,” ujar Nyanyang, Selasa (21/4).
Baca Juga: Perang Global, Ancaman PHK Kian Nyata
Namun, jalan menuju target itu tak sepenuhnya mulus. Kenaikan harga tiket transportasi laut, dipicu oleh lonjakan biaya bahan bakar, menjadi salah satu hambatan utama.
Rute-rute strategis dari Singapura dan Malaysia—dua pasar utama wisatawan Kepri—terdampak langsung kondisi tersebut.
Pemerintah daerah merespons dengan menggelar koordinasi bersama operator kapal feri dan pengelola pelabuhan. Fokusnya, meningkatkan kualitas layanan sekaligus mencari solusi untuk menekan biaya dan kendala operasional. Langkah ini dinilai penting guna menjaga daya saing Kepri sebagai destinasi wisata lintas batas.
Di sisi lain, isu pelayanan imigrasi sempat menjadi sorotan setelah muncul kasus yang viral dan memengaruhi citra pariwisata daerah. Pemerintah kini berupaya menyatukan persepsi lintas instansi agar standar pelayanan terhadap wisatawan lebih konsisten.
“Yang terpenting adalah bagaimana ke depan kita memberikan rasa nyaman dan aman bagi wisatawan,” kata Nyanyang.
Selain membenahi akses dan layanan, pemerintah juga menggenjot daya tarik destinasi. Sejumlah wilayah seperti Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang dipoles melalui penguatan ikon wisata dan penyelenggaraan berbagai agenda, dari event mingguan hingga festival tahunan. Strategi ini diarahkan untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan dan meningkatkan belanja mereka di daerah.
Baca Juga: Alarm Inflasi Batam Menyala
Dorongan juga diarahkan ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Imigrasi, agar menghadirkan kebijakan visa yang lebih fleksibel. Pasar wisatawan potensial seperti China, Korea Selatan, dan Jepang dinilai membutuhkan kemudahan akses masuk yang lebih kompetitif.
Menurut Nyanyang, kebijakan visa yang adaptif akan melengkapi posisi strategis Kepri sebagai kawasan perbatasan yang selama ini mengandalkan kedekatan geografis dengan negara tetangga, terutama Batam sebagai pintu gerbang utama.
Di tengah berbagai tantangan, pemerintah daerah tetap optimistis sektor pariwisata Kepri dapat tumbuh berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan pemerintah pusat dinilai menjadi prasyarat untuk mencapai target kunjungan yang telah ditetapkan.
Dengan pembenahan layanan, peningkatan aksesibilitas, serta dukungan kebijakan yang tepat, Kepulauan Riau berharap dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi unggulan di kawasan Asia Tenggara. (*)