batampos – Tren penurunan angka kemiskinan dan stunting di Kota Batam menjadi fondasi kuat capaian pemerintah daerah hingga akhirnya mendapat pengakuan di tingkat nasional.
Berdasarkan data tren terakhir, angka kemiskinan di Batam turun dari 5,02 persen pada 2023 menjadi 3,81 persen pada 2025. Jika dikonversi, jumlah penduduk miskin diperkirakan menyusut dari sekitar 70 ribu jiwa menjadi sekitar 53 ribu jiwa.
Penurunan juga terjadi pada angka stunting. Pada 2023, jumlah anak stunting tercatat sebanyak 1.022 anak (1,71 persen). Angka ini kemudian menurun menjadi sekitar 1,28 persen pada 2024, dan mendekati 1 persen pada 2025, atau berkisar 700-an anak.
Capaian ini kemudian mengantarkan Batam masuk dalam jajaran daerah berprestasi pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 yang digelar di Palembang, pada Sabtu (25/4).
Dalam pemeringkatan tersebut, Batam dinobatkan sebagai salah satu kota terbaik di wilayah Sumatera bersama Sungai Penuh dan Pekanbaru.
Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, kepada Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, serta disaksikan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian.
Penurunan dua indikator tersebut dinilai menjadi dasar kuat capaian Batam pada 2026, sekaligus menunjukkan arah kebijakan yang mulai berdampak nyata di masyarakat.
Amsakar menegaskan, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen di Batam, bukan semata kerja pemerintah.
“Ini kerja bersama. Penghargaan ini kita persembahkan untuk masyarakat Batam. Tapi ini juga jadi pengingat bahwa pekerjaan belum selesai,” ujarnya melalui keterangan resmi.
Ia menambahkan, capaian tersebut harus dijadikan momentum untuk memperkuat program yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat.
Penilaian dalam ajang ini mencakup sejumlah indikator strategis, seperti pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, pengurangan kemiskinan dan stunting, serta inovasi pembiayaan daerah.
Di sisi lain, Tito Karnavian menekankan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya mendorong kompetisi sehat antar daerah.
“Tantangan pembangunan masih besar. Yang sudah berprestasi harus mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya,” ujarnya.
Penghargaan tersebut juga berkaitan dengan kebijakan insentif fiskal dari pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (*)