Jumat, 24 April 2026

Kenaikan BBM Tekan Industri Galangan, Pengusaha Minta Pemerintah Jaga Stabilitas

Berita Terkait

Ilustrasi. Kawasan Galangan Kapal di Tanjunguncang. Saat ini tenaga welder paling banyak dibutuhkan. Foto. Dalil Harahap/ Batam Pos

batampos – Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) mulai dirasakan pelaku industri galangan kapal di Kepulauan Riau. Kondisi ini dinilai memberi tekanan tambahan terhadap biaya operasional perusahaan yang saat ini juga sedang menghadapi minimnya pesanan baru di sektor pembangunan kapal.

Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Kepri menilai kenaikan BBM berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya pengiriman barang dan material. Padahal, sebagian besar kebutuhan industri galangan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah maupun luar negeri.

Sekretaris DPC Iperindo Kepri, Mariati, mewakili Ketua DPC Iperindo Kepri Ali Ulai, mengatakan kenaikan harga BBM berpengaruh terhadap rantai distribusi bahan baku yang digunakan perusahaan galangan. Menurutnya, kenaikan ongkos transportasi otomatis meningkatkan biaya produksi yang harus ditanggung pelaku usaha.
“Tentu berpengaruh terhadap biaya pengiriman barang. Ketika ongkos angkut naik, maka cost impor material juga pasti ikut terdampak dan itu dirasakan langsung oleh perusahaan galangan,” ujar Mariati.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi di tengah lesunya permintaan pembangunan kapal baru di Kepri. Saat ini, sebagian besar galangan hanya melanjutkan pekerjaan lama yang sebelumnya sudah masuk, sementara pesanan baru belum terlihat signifikan sepanjang tahun ini.
“Sekarang memang sedang sepi order pembuatan kapal. Yang masih ada saat ini hanya proyek finishing dari order lama, sedangkan untuk tahun ini order baru belum begitu nampak,” katanya.

Menurut Mariati, situasi tersebut perlu menjadi perhatian agar industri galangan kapal tetap mampu bertahan. Sebagai salah satu sektor penopang ekonomi maritim di Kepri, keberlangsungan usaha galangan dinilai sangat bergantung pada stabilitas biaya operasional dan kepastian iklim usaha.
“Harapan kita sebagai pengusaha, pemerintah bisa menjaga kestabilitas persoalan ini. Bagaimanapun kami tentu akan mengikuti semua regulasi yang dibuat, tetapi dunia usaha juga perlu kepastian agar tetap bisa berjalan,” tutupnya.(*)

UPDATE