batampos – Penambahan 19 armada baru Trans Batam mendapat apresiasi dari Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau. Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk menyelesaikan persoalan mendasar transportasi publik di Kota Batam yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan layanan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari, menilai pengembangan transportasi massal di Batam selama ini belum dilakukan secara optimal. Menurut dia, kondisi tersebut terlihat dari masih panjangnya waktu tunggu penumpang akibat keterbatasan jumlah armada yang beroperasi.
“Selama ini transportasi massal di Batam, khususnya Trans Batam, masih dikembangkan secara setengah hati. Itu terlihat dari masih jauhnya rentang waktu kedatangan bus yang disebabkan keterbatasan armada,” kata Lagat, Selasa, (2/6).
Pemerintah Kota Batam sebelumnya menambah 19 unit armada baru untuk memperkuat layanan Trans Batam. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkut dan memperluas jangkauan pelayanan transportasi publik di kota tersebut.
Meski demikian, Lagat menilai tambahan armada saja belum akan memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat yang masih bergantung pada kendaraan pribadi.
“Penambahan armada tentu merupakan langkah positif. Namun menurut kami, itu belum akan secara signifikan mendongkrak minat masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum,” ujarnya.
Saat ini, jaringan Trans Batam telah menghubungkan sejumlah kawasan strategis, mulai dari pusat kota, Bandara Hang Nadim, pelabuhan, kawasan Nagoya, Sekupang, Batuaji hingga sejumlah wilayah permukiman lainnya. Namun keberadaan rute yang luas, menurut Ombudsman, harus diimbangi dengan kualitas layanan yang lebih baik.
Lagat menekankan bahwa kenyamanan, kebersihan, keamanan, dan kepastian waktu menjadi faktor utama yang menentukan minat masyarakat menggunakan transportasi umum.
“Transportasi umum harus memberikan rasa nyaman, bersih, aman, dan tenteram. Itu menjadi syarat utama agar warga mau meninggalkan kendaraan pribadi,” katanya.
Salah satu persoalan yang masih dikeluhkan masyarakat adalah lamanya waktu tunggu bus di sejumlah koridor. Menurut Lagat, idealnya masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan layanan transportasi publik.
“Kalau bisa, bus datang setiap 10 menit. Jangan sampai masyarakat harus menunggu terlalu lama di halte,” ujarnya.
Selain armada, Ombudsman juga menyoroti kondisi halte yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius. Fasilitas pendukung transportasi publik itu harus mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas.
“Halte harus diperbaiki, baik dari sisi keamanan maupun kenyamanan. Akses bagi penyandang disabilitas juga harus menjadi perhatian,” kata Lagat.
Lebih jauh, Ombudsman menilai upaya meningkatkan kecepatan dan ketepatan waktu layanan Trans Batam akan sulit dicapai tanpa adanya jalur khusus bagi bus. Menurut dia, lajur khusus menjadi salah satu kunci keberhasilan sistem transportasi massal di berbagai kota besar.
Dengan jalur khusus, bus tidak perlu terjebak dalam kemacetan bersama kendaraan pribadi sehingga waktu perjalanan menjadi lebih singkat dan terukur.
“Pemerintah perlu menyediakan jalur khusus busway yang tidak boleh dilalui kendaraan lain. Dengan begitu bus dapat bergerak lebih cepat dan masyarakat akan semakin tertarik menggunakan transportasi umum,” ujarnya.
Lagat berharap Pemerintah Kota Batam tidak hanya berfokus pada penambahan armada, tetapi juga membangun ekosistem transportasi publik yang terintegrasi melalui perbaikan infrastruktur jalan, halte, serta fasilitas pendukung lainnya.
Menurut dia, keberhasilan transportasi massal tidak hanya ditentukan oleh jumlah bus yang beroperasi, melainkan juga oleh kemudahan akses, ketepatan waktu, dan kenyamanan yang dirasakan masyarakat.
“Mudah-mudahan dengan armada yang cukup dan jalur khusus, waktu perjalanan masyarakat bisa lebih terukur. Selain itu, infrastruktur jalan dan fasilitas umum juga harus menjadi prioritas perbaikan,” kata Lagat.(*)
