batampos – Ombudsman RI perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti pelibatan ratusan hingga ribuan siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dalam pawai dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Kota Batam pada Minggu (21/6) pagi.
Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, menilai keterlibatan anak-anak sekolah dalam kegiatan yang sarat dengan penyampaian dukungan terhadap suatu kebijakan publik perlu dikaji secara serius.
Menurut dia, meskipun menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin undang-undang, pelibatan anak-anak dalam kegiatan semacam itu patut dipertanyakan dari sisi urgensi maupun kebijakannya.
”Tentu ini kurang bijak ya,” kata Lagat kepada Batam Pos, Minggu (21/6).
Baca Juga: Ribuan Pelajar di Batam Dukung MBG
Pernyataan itu muncul setelah ribuan siswa, guru, dan sebagian orang tua murid mengikuti pawai dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG di kawasan Kantor Wali Kota Batam dan DPRD Kota Batam. Kegiatan tersebut berlangsung dua hari berturut-turut, yakni Sabtu dan Minggu.
Lagat mengatakan, dari sudut pandang pengawasan pelayanan publik, sulit membayangkan anak-anak sekolah hadir dalam jumlah besar tanpa adanya koordinasi yang terstruktur.
”Kalau kita lihat secara sistematis, pasti ada yang menggerakkan mereka. Kalau tidak ada konduktornya, tidak mungkin siswa dari berbagai sekolah tiba-tiba muncul di lokasi yang sama,” ujarnya.
Ia mengaku belum menemukan fenomena serupa di daerah lain.
“Nah, ini yang saya lihat hanya terjadi di Batam. Di daerah lain saya belum melihat pelibatan siswa dalam kegiatan seperti ini,” katanya.
Pertanyakan Urgensi Pelibatan Anak
Menurut Lagat, apabila tujuan kegiatan tersebut untuk menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG, maka pihak yang paling relevan menyuarakannya adalah pengelola program atau pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya.
Ia menilai anak-anak sekolah seharusnya tidak ditempatkan dalam posisi yang berpotensi menimbulkan kesan berhadapan dengan kelompok masyarakat yang meminta evaluasi terhadap program tersebut.
”Seolah-olah siswa dihadapkan dengan pihak yang meminta koreksi atau evaluasi MBG. Padahal yang disuarakan masyarakat selama ini bukan menolak seluruh programnya, tetapi meminta tata kelolanya diperbaiki,” kata Lagat.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pelaksanaan MBG merupakan bagian dari kontrol publik yang sah dalam negara demokrasi, terutama karena program tersebut menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
”Kalau ada kelompok masyarakat yang meminta evaluasi tata kelola MBG, itu hal yang positif. Itu bentuk aspirasi masyarakat karena menyangkut penggunaan uang rakyat,” ujarnya.
Menurut dia, evaluasi justru diperlukan agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh siswa sebagai penerima manfaat utama.
Saat ditanya apakah mobilisasi siswa untuk mengikuti pawai tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, Lagat mengaku belum dapat menyimpulkan sebelum meminta keterangan resmi dari pihak penyelenggara.
Soroti Risiko Keselamatan
Selain mempertanyakan urgensi kegiatan, Ombudsman juga menyinggung aspek keselamatan peserta didik yang mengikuti pawai di ruang publik.
Menurut Lagat, pihak penyelenggara perlu mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin terjadi selama kegiatan berlangsung, termasuk risiko kecelakaan lalu lintas.
”Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan lalu lintas, siapa yang bertanggung jawab? Ini yang harus dipikirkan matang-matang. Karena itu Dinas Pendidikan harus sangat hati-hati,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa hari Minggu pada dasarnya merupakan waktu istirahat bagi siswa sebelum kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari berikutnya.
”Hari Minggu itu hari mereka beristirahat dan bermain. Besok mereka sudah harus kembali belajar di sekolah,” tegas Lagat.
Disdik Akui Fasilitasi Kegiatan
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, mengakui bahwa kegiatan tersebut melibatkan siswa dari sejumlah SD dan SMP negeri di Batam. Namun Hendri membantah kegiatan itu bukan sebagai aksi demonstrasi.
“Saya klarifikasi, itu bukan demo. Kegiatannya gerak jalan santai yang sekaligus menyampaikan dukungan terhadap Program MBG,” kata Hendri kepada Batam Pos di hari yang sama.
Menurut dia, kegiatan tersebut digelar setelah pihaknya menerima berbagai keluhan dari orang tua, guru, dan kepala sekolah terkait terhentinya operasional sejumlah dapur MBG dalam beberapa pekan terakhir.
Ia mengatakan informasi kegiatan telah disampaikan kepada sekolah, orang tua, dan peserta didik beberapa hari sebelum pelaksanaan.
”Kebetulan hari Minggu dan sekalian olahraga pagi. Yang ikut adalah yang bersedia mengikuti kegiatan saja,” ujarnya.
Meski demikian, Ombudsman menegaskan akan tetap meminta penjelasan resmi guna memastikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan tata kelola pelayanan publik yang baik. (*)