batampos – Rencana pemerintah pusat menata ulang sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dipastikan tidak akan berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program di Kota Batam. Sebab, sekolah swasta yang masuk kategori elit memang sejak awal tidak menjadi penerima manfaat program tersebut.
Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batam, Defri Frenaldi, mengatakan sebagian besar sekolah elit di Batam telah dikecualikan dari Program MBG sejak tahap awal implementasi.
“Di Batam kebanyakan sekolah elit sudah tidak menerima sejak awal,” kata Defri, Kamis (16/7).
Menurut Defri, SPPG Batam telah memiliki basis data sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah elit. Data tersebut menjadi acuan dalam penetapan sasaran penerima Program MBG di daerah.
Saat ini, SPPG Batam juga tengah melakukan pemutakhiran data penerima manfaat untuk menyesuaikan dengan tahun ajaran baru 2026/2027. Pendataan difokuskan pada siswa baru melalui sistem by name by address guna memastikan ketepatan sasaran.
Ia menjelaskan, proses verifikasi membutuhkan data kependudukan yang valid, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga seluruh penerima manfaat dapat teridentifikasi secara akurat.
“Sekarang kami sedang mendata siswa baru secara by name by address karena membutuhkan data yang valid, minimal sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK),” ujarnya.
Defri menambahkan, pembaruan data tersebut merupakan bagian dari mekanisme rutin untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan. Sementara itu, terkait kemungkinan perubahan sasaran penerima manfaat mengikuti arahan pemerintah pusat, pihaknya masih menunggu kebijakan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Selebihnya kami menunggu kebijakan dari pimpinan di pusat,” katanya.
Pemerintah Fokuskan MBG untuk Kelompok Paling Membutuhkan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar sasaran Program Makan Bergizi Gratis dievaluasi sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Pemerintah berencana memprioritaskan penerima manfaat dari kelompok ekonomi terbawah (desil bawah), masyarakat di wilayah tertinggal, serta daerah dengan angka stunting yang masih tinggi.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengatakan Presiden meminta seluruh masukan terkait pelaksanaan Program MBG dikaji secara menyeluruh sebelum pemerintah menetapkan kebijakan baru.
Menurutnya, masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu tidak harus lagi menjadi penerima manfaat, sehingga anggaran negara dapat difokuskan kepada kelompok yang lebih membutuhkan.
Selain melakukan evaluasi sasaran, BGN juga akan memperbarui data penerima manfaat secara nasional. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi penyaluran Program MBG, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah. (*)
