batampos – Temuan tenaga medis dalam kegiatan bakti sosial di Kecamatan Nongsa menguatkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam bahwa persoalan stunting belum sepenuhnya tuntas. Meski prevalensi stunting terus menurun dalam beberapa tahun terakhir, kasus gangguan pertumbuhan pada balita masih ditemukan di seluruh wilayah Kota Batam.
Sinyal tersebut sebenarnya sudah terlihat sebelum data resmi Dinkes dirilis. Dalam pemeriksaan kesehatan gratis terhadap 1.096 balita dan anak di Graha Citramas, Kabil, Sabtu (18/7), tenaga medis masih menemukan cukup banyak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan atau terindikasi stunting.
Kegiatan bakti sosial itu merupakan kolaborasi Yayasan Citramas bersama Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito (RSSD), DayOne, Palang Merah Indonesia (PMI), serta didukung Dinas Kesehatan Kota Batam, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Batam, dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Batam.
Ketua panitia kegiatan sekaligus dokter gigi yang terlibat dalam pemeriksaan, drg. Eka Rismi Ayu, mengatakan dua persoalan kesehatan yang paling banyak ditemukan selama pemeriksaan adalah gangguan kesehatan gigi dan indikasi stunting.
”Stunting masih menjadi perhatian. Kami masih menemukan cukup banyak balita dengan pertumbuhan yang berada di bawah standar usianya, khususnya di wilayah Nongsa,” ujar Eka kepada Batam Pos, Sabtu (18/7).
Baca Juga: Lewat PK, Seorang Ibu di Batam Gugat Hak Asuh Anak ke Mahkamah Agung
Temuan di lapangan tersebut sejalan dengan data Dinas Kesehatan Kota Batam yang dirilis pada Senin (20/7). Berdasarkan data tersebut, prevalensi stunting memang terus menunjukkan tren penurunan, namun kasusnya masih tersebar di seluruh wilayah kerja puskesmas.
Dinas Kesehatan mencatat prevalensi stunting di Kota Batam turun signifikan, dari 7,21 persen pada 2020 menjadi 1,08 persen hingga Juni 2026. Penurunan itu juga diikuti berkurangnya jumlah balita stunting, dari 3.870 anak pada 2020 menjadi 680 anak pada semester pertama 2026.
Secara berturut-turut, jumlah balita stunting tercatat sebanyak 3.356 anak pada 2021, kemudian turun menjadi 1.441 anak pada 2022, 1.022 anak pada 2023, 840 anak pada 2024, 785 anak pada 2025, hingga tersisa 680 anak pada Juni 2026.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan penurunan tersebut merupakan hasil kerja sama lintas sektor yang telah dibangun secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.
Menurut dia, Pemerintah Kota Batam telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melalui Peraturan Wali Kota Nomor 357/HK/X/2021 yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Batam. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 172 Tahun 2022 tentang Strategi Percepatan Penurunan Stunting serta Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2023 mengenai Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.
”Faktor utama keberhasilan penurunan prevalensi stunting di Kota Batam adalah kerja sama lintas sektor yang diperkuat dengan berbagai kebijakan strategis dalam intervensi spesifik maupun sensitif,” kata Didi.
Meski demikian, Didi menegaskan masih banyak tantangan yang menyebabkan stunting belum dapat dihilangkan sepenuhnya. Penyebab langsung antara lain kurangnya asupan gizi dan penyakit infeksi. Sementara penyebab tidak langsung meliputi kemiskinan, pola asuh yang kurang baik, sanitasi yang belum memadai, keterbatasan akses layanan kesehatan, tingkat pendidikan, hingga faktor sosial budaya.
Batam juga menghadapi tantangan berupa tingginya mobilitas penduduk.
”Sering kali anak yang mengalami stunting merupakan pendatang baru yang belum memiliki identitas kependudukan Batam dan mudah berpindah-pindah tempat tinggal,” ujarnya.
Baca Juga: Sampah Masih Jadi PR, DLH Batam Ubah Pola Pengangkutan
Berdasarkan analisis Dinas Kesehatan mengacu pada pedoman Kementerian Kesehatan, faktor determinan terbesar penyebab stunting di Batam adalah kebiasaan merokok orang tua yang mencapai 55,67 persen. Faktor lain yang turut berkontribusi ialah ibu yang tidak menjalani pemeriksaan kehamilan (ANC) minimal enam kali serta keluarga yang belum memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hingga Juni 2026, sebanyak 62.964 balita telah menjalani pengukuran pertumbuhan. Dari jumlah tersebut, 680 balita atau 1,08 persen teridentifikasi mengalami stunting.
Meski prevalensi tertinggi tercatat di wilayah kerja Puskesmas Belakang Padang sebesar 3,26 persen, jumlah kasus terbanyak justru berada di wilayah Puskesmas Botania dengan 78 balita. Selanjutnya Puskesmas Sei Pancur mencatat 75 kasus, Batuaji 68 kasus, dan Sekupang 58 kasus.
Sebaliknya, jumlah kasus paling sedikit ditemukan di wilayah Galang dengan tiga balita, disusul Rempang Cate enam balita, Tanjung Buntung delapan balita, dan Baloi Permai sembilan balita.
Didi menjelaskan tingginya prevalensi di Belakang Padang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut karena wilayah tersebut terdiri atas pulau-pulau sehingga proses validasi data membutuhkan waktu lebih lama.
”Bisa saja terjadi kesalahan pengukuran maupun pencatatan oleh kader di posyandu. Karena itu seluruh data akan diverifikasi dan divalidasi terlebih dahulu sebelum dilakukan intervensi lanjutan,” katanya.
Khusus Kecamatan Nongsa, Dinas Kesehatan mencatat terdapat 72 balita yang terindikasi stunting. Kasus tersebut tersebar di Kelurahan Sambau, Kabil, Ngenang, dan Batu Besar. Meski demikian, Nongsa dinilai sebagai salah satu kecamatan yang konsisten menurunkan prevalensi stunting sejak 2020.
Ke depan, Dinas Kesehatan akan memperkuat intervensi sejak remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga balita. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan imunisasi, pemenuhan gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan air bersih, sanitasi, pengentasan kemiskinan, dan perluasan kepesertaan JKN.
Pemerintah Kota Batam juga akan terus menggandeng perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) untuk membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi balita stunting, sekaligus meningkatkan kapasitas kader posyandu dalam mendeteksi gangguan pertumbuhan sejak dini. (*)