batampos – Ribuan warga Pulau Kasu, Kecamatan Belakang Padang, bersama masyarakat Tanjung Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPW LIRA Kepulauan Riau di kawasan Ruko Batam Centre, Senin (15/6). Massa datang untuk menyampaikan keberatan atas pernyataan Gubernur LIRA Kepri, Yusril Koto, yang menyebut adanya dugaan “proyek siluman” dalam pembangunan batu miring di Pulau Kasu.
Aksi tersebut merupakan puncak kekecewaan masyarakat setelah pernyataan yang beredar melalui media sosial dinilai telah menyudutkan warga pulau dan mencoreng nama baik masyarakat hinterland Kota Batam. Massa menilai penggunaan istilah “proyek siluman” telah menimbulkan stigma negatif terhadap warga Pulau Kasu.
Dalam orasinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Selain meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pernyataan tersebut, mereka juga mendesak Yusril Koto menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosial maupun media massa.
“Kami meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kami juga meminta Yusril Koto meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Pulau Kasu dan Kota Batam,” tegas salah seorang orator di hadapan peserta aksi.
Tak hanya itu, massa juga mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LIRA mencopot Yusril Koto dari jabatannya sebagai Gubernur LIRA Kepri. Menurut mereka, pernyataan yang disampaikan telah menimbulkan kegaduhan, keresahan, serta memicu konflik di tengah masyarakat.
Dalam orasi yang berlangsung bergantian, sejumlah warga bahkan secara tegas meminta Yusril Koto meninggalkan Kota Batam. Massa menilai keberadaan Yusril Koto sudah tidak lagi diterima oleh sebagian masyarakat yang merasa tersinggung atas pernyataannya terkait proyek di Pulau Kasu. Seruan “Yusril Koto keluar dari Batam” beberapa kali menggema di tengah aksi dan disambut oleh peserta demonstrasi.
Suasana sempat memanas ketika tidak ada satu pun perwakilan LIRA Kepri yang menemui massa. Kekecewaan warga semakin memuncak karena mereka berharap dapat memperoleh penjelasan langsung terkait pernyataan yang menjadi polemik tersebut. “Kami bukan warga siluman. Kami anak pulau. Kami tidak pernah mengganggu siapa pun, kenapa kami yang diganggu?” teriak seorang orator yang langsung disambut sorakan massa.
Warga Pulau Kasu, Jaya Laksana, menegaskan masyarakat tidak dapat menerima tudingan yang dianggap tidak berdasar. Menurutnya, penggunaan istilah “proyek siluman” secara tidak langsung telah menjadi bentuk tuduhan yang merugikan masyarakat. “Kami masyarakat Pulau Kasu merasa tersinggung dengan pernyataan itu. Jangan asal menyebut dan menuding tanpa data yang jelas. Kami hanya ingin nama baik masyarakat pulau dipulihkan dan persoalan ini diselesaikan secara terbuka,” ujarnya.
Jaya menambahkan masyarakat akan melaporkan persoalan tersebut ke Polresta Barelang dan berharap proses hukum dapat berjalan secara objektif. Ia juga meminta Yusril Koto segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Pulau Kasu. “Kami lapor ke Polresta Barelang dan berharap ini diusut tuntas. Kami ingin ada permintaan maaf terbuka sehingga persoalan ini tidak terus menimbulkan keresahan,” katanya.
Aksi tersebut mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian yang dipimpin langsung Wakapolresta Barelang AKBP Fadli Agus. Meski berlangsung dengan tensi tinggi, demonstrasi tetap berjalan tertib dan kondusif. Fadli mengapresiasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai serta mengimbau seluruh pihak menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kota Batam. “Kami menghargai aspirasi masyarakat. Jika merasa dirugikan, silakan menempuh jalur hukum. Yang terpenting situasi Batam tetap aman dan kondusif,” ujarnya.
Polemik ini bermula dari unggahan Yusril Koto yang menyoroti proyek pembangunan batu miring di Pulau Kasu dan meminta adanya transparansi dalam pelaksanaannya. LIRA menilai terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan, termasuk dugaan pengerjaan proyek sebelum terbitnya dokumen resmi serta persoalan pembayaran material proyek. Namun narasi yang menyebut adanya “proyek siluman” mendapat penolakan keras dari tokoh masyarakat, pemuda, dan Forum RT/RW Pulau Kasu. Hingga kini, masyarakat menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sampai ada klarifikasi, permintaan maaf, dan tindak lanjut atas tuntutan yang mereka sampaikan, termasuk desakan agar Yusril Koto meninggalkan Kota Batam.