batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam bergerak cepat menindaklanjuti masukan Komisi VI DPR RI terkait penanganan banjir dan genangan air di sejumlah wilayah Kota Batam.
Hanya sehari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Rabu (17/6/2026), BP Batam langsung menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan peninjauan terhadap 11 titik yang dinilai rawan banjir.
Peninjauan dipimpin oleh Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, bersama Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Wardhana, serta jajaran teknis terkait.
Untuk memastikan penanganan berjalan terintegrasi, BP Batam juga melibatkan Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Metra Dinata, serta para camat dari wilayah yang terdampak.
Sebanyak 11 lokasi menjadi fokus peninjauan, di antaranya kawasan Orchard Park di Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga area depan Panbil Industrial Estate yang dalam beberapa waktu terakhir kerap mengalami genangan saat hujan dengan intensitas tinggi.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas perhatian yang disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, dalam RDP sehari sebelumnya. Dalam rapat tersebut, Sturman menekankan pentingnya peningkatan kapasitas drainase agar mampu mengimbangi pertumbuhan pembangunan dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang di Batam.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus menjadi prioritas agar dampak genangan tidak menghambat mobilitas masyarakat maupun kegiatan investasi.
Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, mengatakan verifikasi lapangan sangat penting untuk mengidentifikasi penyebab utama banjir di setiap lokasi sebelum menentukan langkah penanganan yang tepat.
“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi,” ujar Mouris.
Ia menegaskan respons cepat tersebut merupakan arahan langsung dari Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra yang menginginkan setiap persoalan masyarakat segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret.
“Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan,” katanya.
Dari hasil peninjauan tersebut, BP Batam bersama Pemerintah Kota Batam mulai menyusun skema penanganan untuk masing-masing titik rawan banjir.
Rencana tersebut meliputi normalisasi saluran drainase, peningkatan kapasitas jaringan pembuangan air, evaluasi pola aliran air, hingga penguatan koordinasi lintas sektor guna menciptakan sistem pengendalian banjir yang lebih efektif.
BP Batam berharap langkah percepatan ini dapat menjadi bagian dari upaya membangun infrastruktur perkotaan yang lebih andal, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan Kota Batam sebagai kawasan investasi dan industri nasional. (*)