batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam mengantongi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp414,53 miliar pada triwulan pertama 2026. Pendapatan tersebut menjadi penopang utama operasional dan pembangunan kawasan di tengah kebijakan BP Batam yang tidak mengajukan tambahan anggaran dari APBN.
Angka itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BP Batam dan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Rabu (17/6) lalu.
Dalam rapat tersebut, BP Batam menegaskan fokus utamanya saat ini adalah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang sudah ada, bukan mengajukan tambahan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan penerimaan terbesar masih berasal dari sektor layanan yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan BP Batam.
”Realisasi PNBP BP Batam pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai Rp414,53 miliar. Sumber penerimaan terbesar berasal dari SPAM, Badan Usaha Pelabuhan Laut, dan Direktorat Pengelolaan Pertanahan,” kata Ariastuty, Jumat (19/6).
Menurut dia, capaian tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi Batam yang masih bergerak positif di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
Direktorat Pengelolaan Pertanahan selama ini menjadi salah satu mesin pendapatan terbesar BP Batam melalui berbagai layanan pertanahan, termasuk pengelolaan lahan dan penerimaan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).
Sementara itu, sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) memperoleh kontribusi dari layanan air bersih kepada masyarakat dan industri, sedangkan sektor kepelabuhanan ditopang oleh meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan.
Ariastuty mengatakan pertumbuhan investasi yang terus terjadi di Batam turut memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan di berbagai sektor layanan yang dikelola BP Batam.
”Kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan yang ada agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, optimalisasi penerimaan menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
Selain sektor pertanahan, air bersih, dan pelabuhan, sejumlah layanan lain yang dikelola BP Batam juga menunjukkan tren positif seiring meningkatnya aktivitas investasi dan industri di kawasan perdagangan bebas tersebut.
Meski demikian, BP Batam belum merinci perbandingan capaian PNBP triwulan pertama 2026 dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Lembaga tersebut juga belum memaparkan target penerimaan sepanjang 2026.
Namun, BP Batam optimistis tren penerimaan akan terus tumbuh seiring membaiknya iklim investasi dan meningkatnya aktivitas ekonomi di Batam.
Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pertanahan, air bersih, dan pelabuhan memang menjadi tiga penyumbang utama pendapatan BP Batam.
Ketiganya ikut terdorong oleh pertumbuhan investasi manufaktur, logistik, jasa, serta pengembangan kawasan industri yang terus berlangsung.
Di sisi lain, BP Batam masih menghadapi tantangan untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi global, persaingan investasi antarwilayah, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat.
Karena itu, peningkatan kualitas layanan perizinan, percepatan pembangunan infrastruktur, dan penguatan tata kelola kawasan menjadi fokus utama yang terus didorong BP Batam dalam beberapa tahun mendatang.
Sebelumnya, kinerja BP Batam sepanjang 2025 hingga triwulan pertama 2026 mendapat apresiasi dari Komisi VI DPR RI dalam RDP yang digelar di Jakarta.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menilai tata kelola BP Batam di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menunjukkan hasil positif, terutama dalam mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Menurut Andre, kemampuan BP Batam mengelola pembangunan melalui optimalisasi PNBP menjadi salah satu indikator keberhasilan yang layak diapresiasi.
”Pengelolaan anggaran dan kinerja BP Batam saat ini patut mendapat apresiasi. BP Batam mampu menunjukkan tata kelola yang baik dengan mengoptimalkan PNBP untuk mendukung pembangunan kawasan. Ini menjadi contoh bagi badan atau lembaga lainnya dan kami berharap Batam bisa terus maju menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Andre.
Sementara itu, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pengawasan yang diberikan Komisi VI DPR RI selama ini.
Menurut Amsakar, meningkatnya realisasi investasi menjadi indikator bahwa kepercayaan investor terhadap Batam terus tumbuh. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai pembenahan yang dilakukan BP Batam, terutama dalam penyederhanaan layanan perizinan.
”Kami berterima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI yang selama ini menjadi mitra strategis BP Batam. Capaian investasi yang terus meningkat menjadi bukti bahwa kepercayaan investor terhadap Batam semakin baik. Hal ini juga relevan dengan berbagai upaya pembenahan yang kami lakukan, khususnya pada sektor simplifikasi perizinan,” kata Amsakar.
Ia menegaskan BP Batam akan terus mempercepat pembangunan infrastruktur guna mendukung pengembangan kawasan ekonomi secara berkelanjutan.
Menurutnya, kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing Batam sebagai salah satu destinasi investasi unggulan di Indonesia.
Untuk memperkuat pengembangan kawasan ke depan, BP Batam juga telah mengusulkan penguatan sejumlah program strategis pada Tahun Anggaran 2027, termasuk pengembangan kawasan strategis, perluasan wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), peningkatan kualitas pelayanan perizinan, pembangunan pelabuhan, bandara, hingga pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
”Kami akan terus mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat pelayanan perizinan, serta memastikan seluruh program strategis berjalan selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat,” kata Amsakar.(*)