batampos – Rencana kenaikan harga regasifikasi gas alam cair (LNG) oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mulai Juni 2026 mendapat sorotan dari kalangan pengusaha di Batam. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap industri manufaktur yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.
Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Rasid, mengatakan kenaikan harga LNG yang diproyeksikan meningkat dari US$ 14,9 menjadi sekitar US$ 21 hingga US$ 25 per MMBTU akan memberikan dampak signifikan bagi perusahaan yang menggunakan gas industri dalam proses produksinya.
“Kenaikan harga LNG dengan tingkat kenaikan yang relatif tinggi tentu akan memukul industri di Batam yang menggunakan gas industri di area produksinya,” ujar Rafki, Selasa (2/6).
Menurut dia, beban tambahan tersebut datang di tengah meningkatnya biaya produksi yang sudah lebih dulu terdampak oleh gejolak ekonomi dan konflik geopolitik global.
Baca Juga: Harga Pangan dan Emas Jadi Pemicu, Inflasi Batam Tembus 3,99 Persen pada Mei 2026
“Pukulan ini menjadi beban tambahan di tengah peningkatan harga pokok produksi yang memang sudah naik sejak awal perang Iran dengan AS dan Israel,” katanya.
Rafki mengakui tidak seluruh industri di Batam menggunakan gas sebagai sumber energi utama. Namun, dampak kenaikan harga LNG dikhawatirkan akan meluas apabila turut memengaruhi harga gas yang digunakan untuk pembangkit listrik.
“Jika kemudian kenaikan harga LNG ini juga menaikkan harga gas untuk PLN Batam, maka dampaknya akan sangat luas. Para pemilik wilayah usaha listrik (Wilus) di Batam akan menaikkan harga listriknya,” ujarnya.
Menurutnya, kenaikan tarif listrik dari PLN Batam maupun pengelola wilayah usaha listrik akan memperbesar biaya operasional perusahaan dan memperberat beban produksi industri di kawasan tersebut.
APINDO juga mengingatkan bahwa kenaikan biaya energi berpotensi memicu langkah efisiensi oleh perusahaan, termasuk rasionalisasi tenaga kerja.
“Beban tambahan ini memang dikhawatirkan akan membuat perusahaan melakukan rasionalisasi karyawan,” kata Rafki.
Selain berdampak pada dunia usaha, kenaikan biaya energi dinilai akan berimbas langsung kepada masyarakat melalui kenaikan harga berbagai barang dan jasa.
“Kenaikan harga listrik akan menaikkan berbagai barang kebutuhan yang diolah menggunakan listrik di Batam. Tentunya hal ini akan mendorong naiknya beban hidup kalangan pekerja di Batam dan berpotensi memukul daya beli masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Data Kependudukan Bisa Diubah Lewat IKD dan Kantor Kecamatan
Jika kondisi tersebut terjadi, Apindo memperkirakan pertumbuhan ekonomi daerah juga dapat mengalami perlambatan akibat melemahnya konsumsi masyarakat.
Lebih jauh, Rafki menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret agar pasokan energi industri tetap tersedia dengan harga yang kompetitif. Salah satu solusi yang dinilai penting adalah percepatan pembangunan jaringan pipa gas yang menghubungkan Batam dengan sumber gas dari Natuna melalui Pulau Pemping.
“Kita berharap pemerintah segera mencarikan solusi agar harga gas di Batam tetap terjangkau. Koneksi pipa gas ke Pulau Pemping yang sedang berjalan harus dipercepat agar industri di Batam bisa merasakan pasokan gas dari Natuna dengan harga yang terjangkau,” katanya.
Selain itu, Apindo meminta pemerintah memastikan tidak terjadi kenaikan tarif listrik yang dapat semakin membebani sektor industri.
“Pemerintah juga harus memastikan tarif PLN Batam tidak naik agar pukulan ke industri tidak bertubi-tubi yang bisa mengancam daya tahan kita,” tegas Rafki.
Ia menambahkan, keberlangsungan industri di Batam harus menjadi perhatian utama mengingat sektor tersebut selama ini menjadi penopang utama perekonomian daerah sekaligus penyerap tenaga kerja dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Walau bagaimanapun keberlangsungan perusahaan di Batam harus dijaga agar lapangan pekerjaan tetap terbuka. Karena sudah terbukti bertahun-tahun kalau Batam bisa menjadi penampung pencari kerja dari berbagai daerah. Jadi nasib industri Batam haruslah diutamakan oleh pemerintah,” tutupnya.
Kekhawatiran Apindo muncul di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan investasi dan menjaga daya saing Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan internasional. Kalangan pengusaha berharap kebijakan energi ke depan dapat mempertimbangkan kondisi dunia usaha agar target investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga. (*)
