batampos – Pemerintah mulai memproyeksikan kawasan transmigrasi tidak lagi sekadar menjadi lokasi perpindahan penduduk, tetapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Di Batam, arah itu mulai terlihat dari pengembangan kawasan Tanjung Banon, Rempang.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menegaskan Tanjung Banon tengah disiapkan dengan konsep kawasan terintegrasi yang menyatu dengan kekuatan utama Batam sebagai daerah industri, perdagangan, dan investasi.
“Tanjung Banon ini tidak berdiri sendiri. Kawasan ini menjadi bagian dari pengembangan besar Batam, khususnya Rempang dan Galang, yang sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional,” kata Amsakar.
Kawasan ini menjadi bagian dari pengembangan Rempang Eco City, yang diproyeksikan sebagai pusat ekonomi baru di wilayah Batam. Artinya, konsep yang dibangun tidak tunggal, melainkan menggabungkan beberapa sektor sekaligus dalam satu ekosistem.
Amsakar menjelaskan, arah pengembangan Tanjung Banon tidak hanya fokus pada satu sektor seperti perikanan, meski potensi itu sangat kuat.
Pemerintah justru menyiapkan kawasan ini sebagai simpul ekonomi terpadu yang mencakup sektor perikanan, pertanian modern, logistik, hingga industri penunjang.
Di sektor perikanan, infrastruktur dasar mulai diperkuat. Kehadiran dermaga serta fasilitas pendukung seperti cold storage menjadi sinyal bahwa kawasan ini akan menjadi salah satu titik penguatan ekonomi maritim masyarakat pesisir.
“Karakter masyarakat di sana nelayan, maka sektor perikanan tetap kita dorong. Infrastruktur seperti dermaga dan fasilitas pendukung itu untuk memperkuat aktivitas mereka,” katanya.
Namun, pemerintah tidak ingin kawasan ini hanya bergantung pada sektor laut. Untuk itu, pengembangan sektor darat juga disiapkan melalui konsep pertanian modern atau food estate, sebagai solusi atas keterbatasan lahan yang ada.
Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya memiliki satu sumber penghasilan, tetapi bisa masuk dalam sistem ekonomi yang lebih luas dan terintegrasi.
Selain itu, dukungan infrastruktur dasar juga menjadi bagian dari konsep pengembangan. Pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari perumahan layak huni, kepastian lahan sekitar 500 meter persegi per keluarga, hingga rencana pembangunan fasilitas umum seperti SPBU dan layanan publik lainnya.
Konsep besar yang ingin dibangun, kata Amsakar, adalah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang tidak terputus—dari produksi, distribusi, hingga pasar.
“Kita ingin kawasan ini hidup. Ada aktivitas ekonomi, ada pergerakan barang, ada nilai tambah. Jadi masyarakat di sana tidak hanya tinggal, tapi benar-benar berproduksi,” tegasnya.
Meski demikian, Amsakar mengakui bahwa keberhasilan konsep tersebut tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penerimaan dan keterlibatan masyarakat.
Menurutnya, komunikasi menjadi kunci agar transformasi kawasan ini tidak menimbulkan jarak antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan.
“Yang paling penting bagaimana kebijakan ini bisa diterima masyarakat. Harus ada komunikasi yang baik, partisipatif, supaya masyarakat merasa dilibatkan,” ujarnya.
Dalam skema transmigrasi ini, masyarakat yang menempati Tanjung Banon akan menjadi kelompok pertama yang merasakan langsung dampak dari pembangunan kawasan tersebut.
Amsakar berharap mereka tidak hanya menjadi penghuni, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam ekosistem ekonomi yang sedang dibangun.
“Kita tidak ingin masyarakat hanya jadi penonton. Mereka harus jadi bagian utama dari pertumbuhan ekonomi di sana,” katanya.
Dengan konsep terintegrasi yang menggabungkan sektor perikanan, pertanian, dan dukungan industri, Tanjung Banon diarahkan menjadi wajah baru kawasan transmigrasi, bukan lagi sekadar tempat relokasi, tetapi titik tumbuh ekonomi baru di Batam.(*)