batampos – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di Batam mulai memunculkan kekhawatiran baru di kalangan pelaku usaha. Bukan semata soal bertambahnya biaya operasional perusahaan, melainkan efek berantai yang berpotensi menjalar hingga ke dapur rumah tangga masyarakat.
Di kota yang sebagian besar kebutuhan pangannya masih didatangkan dari luar daerah itu, kenaikan ongkos transportasi dan distribusi dinilai berisiko mendorong inflasi. Harga barang kebutuhan pokok dikhawatirkan ikut merangkak naik, menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Kekhawatiran tersebut mencuat setelah Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga jual BBM non subsidi jenis Pertamax RON 92 di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam. Mulai 10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari Rp11.750 per liter menjadi Rp15.500 per liter.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, menilai penyesuaian harga tersebut merupakan konsekuensi dari dinamika harga energi global. Namun, dampaknya terhadap perekonomian lokal tidak bisa diabaikan.
“Yang kita khawatirkan ini kenaikan harga BBM non subsidi akan memicu inflasi. Harga kebutuhan pokok bisa ikut naik karena sebagian besar barang kebutuhan masyarakat Batam didatangkan dari berbagai daerah dan membutuhkan biaya transportasi,” kata Rafki, Jumat, (12/6).
Menurut dia, dunia usaha sebenarnya telah lebih dulu menghadapi kenaikan biaya logistik setelah adanya penyesuaian harga solar non subsidi beberapa waktu lalu. Dampaknya terasa pada ongkos distribusi barang, termasuk pengiriman kontainer yang menjadi tulang punggung aktivitas perdagangan dan industri di Batam.
Kini, kenaikan harga Pertamax diperkirakan kembali menambah beban operasional perusahaan, terutama bagi pelaku usaha yang masih mengandalkan kendaraan berbahan bakar non subsidi untuk kegiatan sehari-hari.
Rafki menilai dampak langsung mungkin tidak terlalu besar terhadap proses produksi di sektor industri. Namun sektor transportasi dan logistik dipastikan akan merasakan tekanan biaya yang lebih tinggi.
“Kalau untuk produksi mungkin tidak terlalu berpengaruh, tetapi untuk biaya transportasi dan logistik tentu ada tambahan beban,” ujarnya.
Dalam rantai ekonomi, kenaikan biaya distribusi hampir selalu berujung pada penyesuaian harga barang dan jasa. Ketika biaya angkut meningkat, pelaku usaha cenderung membebankan sebagian biaya tersebut kepada konsumen. Di titik inilah ancaman inflasi mulai muncul.
Bagi Rafki, dampak yang paling mengkhawatirkan bukan hanya kenaikan harga barang, melainkan berkurangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Ketika inflasi naik, beban pekerja juga meningkat. Kita khawatir upah yang diterima menjadi tidak cukup apabila harga-harga kebutuhan pokok ikut naik,” katanya.
Selain soal inflasi, Apindo Batam juga mengingatkan potensi perubahan pola konsumsi BBM di masyarakat. Selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite diperkirakan akan mendorong sebagian pengguna beralih ke BBM subsidi.
Perpindahan konsumsi itu berpotensi meningkatkan permintaan Pertalite dalam waktu dekat. Karena itu, Rafki meminta pemerintah dan pihak terkait memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia agar tidak terjadi kelangkaan.
“Kita berharap pasokan Pertalite dijaga supaya tidak terjadi kelangkaan. Karena kemungkinan akan ada perpindahan pengguna dari Pertamax ke Pertalite akibat perbedaan harga yang cukup tinggi,” ujarnya.
Menurut dia, perhatian pemerintah tidak cukup hanya pada sektor energi. Kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok menuju Batam juga harus dijaga agar tekanan harga tidak semakin besar.
Batam memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dibanding banyak daerah lain di Indonesia. Sebagai wilayah kepulauan yang bergantung pada pasokan dari luar daerah, gangguan distribusi sekecil apa pun dapat langsung memengaruhi harga di tingkat konsumen.
“Jangan sampai pasokan kebutuhan pokok terganggu. Kalau biaya transportasi naik dan barang menjadi langka, maka kenaikan harganya bisa lebih tinggi lagi. Itu yang harus diantisipasi,” kata Rafki.
Meski mengingatkan berbagai risiko tersebut, Rafki menilai kenaikan harga BBM non subsidi belum menjadi ancaman serius bagi iklim investasi di Batam. Menurut dia, kenaikan harga energi merupakan fenomena global yang juga dialami berbagai negara dan telah menjadi bagian dari perhitungan pelaku usaha maupun investor.
“Kita percaya iklim investasi di Batam saat ini masih cukup terjaga dengan baik,” ujarnya.(*)