batampos – Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Selasa (23/6). Kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung layanan keimigrasian sekaligus menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah Kepulauan Riau.
Rombongan Komisi XIII DPR RI disambut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamonangan, beserta jajaran.
Sebelum rapat berlangsung, para anggota dewan meninjau sejumlah fasilitas pelayanan keimigrasian, mulai dari layanan di Pelabuhan Internasional Batam Center hingga Immigration Lounge yang berada di Pollux Mall Batam Center.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, serta seluruh kepala kantor imigrasi di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi Kepri.
Dalam pemaparannya, jajaran Imigrasi Kepulauan Riau menyampaikan berbagai capaian kinerja, kondisi terkini pelayanan keimigrasian, pengawasan terhadap warga negara asing, hingga tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas di wilayah yang menjadi salah satu pintu gerbang utama lalu lintas internasional Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamonangan, menegaskan pihaknya terus berkomitmen menghadirkan pelayanan keimigrasian yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat.
Di sisi lain, pengawasan keimigrasian juga terus diperkuat guna menjaga keamanan serta kedaulatan negara, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki mobilitas internasional tinggi seperti Batam.
“Kunjungan Komisi XIII DPR RI ini menjadi momentum yang sangat baik untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Masukan dan dukungan yang diberikan diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian serta penguatan pengawasan di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam yang memiliki mobilitas internasional yang sangat tinggi,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian. Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan orang asing, tata kelola perlintasan antarnegara, pertukaran data, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi keimigrasian.
Selain itu, penguatan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga dibahas sebagai langkah memperkuat pelaksanaan operasi gabungan dan pengawasan lapangan.
Melalui kunjungan kerja tersebut, DPR RI dan Direktorat Jenderal Imigrasi diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi dalam mewujudkan pelayanan keimigrasian yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Langkah itu sekaligus mendukung upaya pengamanan wilayah perbatasan serta pencegahan berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian melalui kolaborasi lintas instansi.
Sejalan dengan semangat “Imigrasi untuk Rakyat” yang diusung Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, jajaran imigrasi berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. (*/adv)