batampos – Pemerintah Kota Batam terus memperkuat langkah percepatan digitalisasi sebagai strategi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Batam, Senin (27/4) pagi di Harris Hotel Batam Center.
Amsakar menyebut, digitalisasi di Batam bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera dioptimalkan. Menurutnya, kesiapan infrastruktur dan masyarakat menjadi modal utama dalam mendorong transformasi tersebut.
“Digitalisasi di Batam ini sesuatu yang niscaya. Infrastruktur kita sudah mendukung, masyarakat juga sudah sangat familiar dengan teknologi,” ujarnya.
Ia mencontohkan, rata-rata masyarakat Batam memiliki lebih dari satu perangkat komunikasi, yang menunjukkan tingkat adaptasi terhadap teknologi digital sudah cukup tinggi.
Kondisi ini dinilai menjadi peluang besar dalam mengembangkan sistem transaksi non-tunai dan digitalisasi layanan publik.
Dalam konteks peningkatan PAD, Pemko Batam telah mulai menerapkan sejumlah kebijakan berbasis digital, seperti penggunaan tapping box untuk memantau transaksi wajib pajak serta mendorong pembayaran non-tunai.
“Alhamdulillah, dari digitalisasi ini ada peningkatan signifikan terhadap potensi pendapatan daerah,” katanya.
Amsakar menekankan, peran TP2DD tidak hanya sebatas forum koordinasi, tetapi harus mampu melahirkan gagasan yang konkret dan dapat diimplementasikan di lapangan.
“Saya harap forum ini menghasilkan pemikiran yang konstruktif dan implementatif, bukan sekadar konsep yang sulit diterapkan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, kemandirian fiskal Batam saat ini tergolong baik. Dari struktur APBD, kontribusi PAD telah mencapai sekitar 57 persen, atau lebih dari separuh total belanja daerah.
“Kalau sudah di atas 50 persen, artinya kemandirian fiskal kita baik. Batam saat ini berada di posisi yang cukup kuat,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai digitalisasi tetap menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta menutup potensi kebocoran dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Di sisi lain, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam sekaligus Ketua TP2DD, Raja Azmansyah, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyusun roadmap digitalisasi daerah untuk periode 2026–2030.
Roadmap tersebut akan menjadi panduan dalam mengintegrasikan seluruh sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital.
“Target kita ke depan adalah menghadirkan satu kanal pembayaran terintegrasi untuk pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah ini diharapkan dapat mempercepat arus masuk kas daerah sekaligus memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran kewajiban.
Selain itu, Pemko Batam juga menggandeng berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia dan Bank Riau Kepri, dalam mendukung percepatan digitalisasi sistem keuangan daerah.
Kolaborasi tersebut mencakup penguatan infrastruktur pembayaran, edukasi masyarakat, hingga integrasi sistem antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Hasil dari pertemuan ini nantinya juga akan menjadi bagian dari revisi peraturan daerah terkait pajak dan retribusi, yang saat ini tengah dibahas bersama DPRD Kota Batam.
Dengan langkah tersebut, Pemko Batam menargetkan digitalisasi tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga mendorong efisiensi birokrasi dan mempercepat transformasi menuju konsep smart city.
“Ke depan, kita ingin pekerjaan manual yang berulang bisa digantikan sistem digital. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi perubahan cara kerja,” kata Amsakar.
Melalui penguatan digitalisasi yang terarah dan terintegrasi, Batam diharapkan mampu menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam optimalisasi pendapatan daerah berbasis teknologi.(*)