batampos – Pemerintah Kota Batam terus memperkuat program pengendalian penduduk melalui pelayanan keluarga berencana (KB) gratis. Hingga April 2026, tercatat sebanyak 583 akseptor telah memanfaatkan layanan tersebut dalam dua periode pelaksanaan, yakni Februari dan April.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batam, Novi Harmadyastuti, mengatakan mayoritas peserta memilih metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), yakni IUD dan implan.
“Pada Februari ada 286 akseptor, terdiri dari 95 pengguna IUD dan 191 implan. Kemudian pada April meningkat menjadi 297 akseptor, dengan rincian 109 IUD dan 188 implan. Totalnya 583 akseptor,” ujar Novi.
Menurut Novi, peningkatan jumlah peserta menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat, khususnya pasangan usia subur, terhadap pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi.
Pelayanan pada Februari difokuskan di enam wilayah prioritas, yakni Bengkong, Batuaji, Sagulung, Batam Kota, Seibeduk, dan Nongsa. Sementara pada April diperluas menjadi delapan titik layanan di tujuh kecamatan, termasuk kawasan padat penduduk seperti Sekupang dan Batuampar.
Ia menjelaskan, Batam menjadi salah satu daerah prioritas program KB karena memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Kepri, serta karakteristik sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan yang membutuhkan penguatan akses layanan kesehatan reproduksi.
“Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi menjadi fokus karena kebutuhan layanan KB di sana cukup besar,” katanya.
Baca Juga: Disdukcapil Batam Gencarkan Pencetakan KIA
Selain mengejar capaian layanan, DP3AP2KB Batam juga telah menetapkan target sepanjang 2026 untuk metode kontrasepsi jangka panjang, yakni 800 akseptor IUD dan 1.200 akseptor implan.
Tak hanya itu, pemerintah juga menargetkan pelayanan metode kontrasepsi lainnya, seperti suntik implan lanjutan sebanyak 50 akseptor, tubektomi 50 akseptor, serta vasektomi 12 akseptor.
Untuk memperluas jangkauan layanan, program KB gratis kembali dijadwalkan berlangsung pada 11 Mei 2026 dengan cakupan wilayah yang lebih luas.
“Kami berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan ini, sehingga pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga di Batam bisa berjalan optimal,” tutup Novi.(*)