batampos – Kepala Bapenda Kota Batam, Raja Azmansyah menyebut Batam menjadi daerah dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak di Kepulauan Riau. Karena itu, potensi penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sangat besar.
“Mungkin hampir 80 persen kendaraan bermotor di Kepri ini terbanyak dari Batam,” ujarnya.
Data Bapenda menunjukkan penerimaan PKB terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, target penerimaan PKB sebesar Rp65,34 miliar dengan realisasi mencapai Rp71,60 miliar atau 109,57 persen dari target.
Pada 2024, target naik menjadi Rp82,89 miliar. Namun realisasi tercatat Rp75,18 miliar atau 90,70 persen dari target. Meski sempat turun, pada 2025 penerimaan kembali melonjak signifikan.
Baca Juga: Penumpang Keluhkan Bus Antre Solar, Dishub Evaluasi Atur Pengisian BBM
Tahun lalu target PKB dipatok Rp121,13 miliar dan realisasinya mencapai Rp162,82 miliar atau 134,41 persen dari target. Bahkan, pertumbuhan realisasi pada 2025 tercatat mencapai 116,57 persen dibanding tahun sebelumnya.
Sementara untuk BBNKB, pada 2023 target sebesar Rp47,98 miliar dan realisasi mencapai Rp68,19 miliar atau 142,13 persen dari target. Tahun 2024 target naik menjadi Rp72,61 miliar, namun realisasi berada di angka Rp65,65 miliar atau 90,42 persen.
Sedangkan pada 2025 target BBNKB mencapai Rp171,72 miliar dengan realisasi Rp131,34 miliar atau 76,48 persen. Meski realisasi belum mencapai target, pertumbuhan penerimaan BBNKB pada 2025 tercatat naik 100,06 persen dibanding tahun sebelumnya.
Dengan capaian itu, opsen pajak kendaraan bermotor kini menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.
“Opsen masuk ke posisi ketiga sebagai penyumbang pajak daerah terbesar di Kota Batam selain dari BPHTB dan pajak barang dan jasa tertentu,” kata Raja.
Baca Juga: Modus Surat Rekomendasi dari Dinas, Tiga Pelaku Penyalahgunaan BBM Ditangkap Polda Kepri
Ia menambahkan, saat ini pajak kendaraan bermotor bahkan bersaing ketat dengan pajak tenaga listrik dalam kontribusinya terhadap PAD Kota Batam.
“Jadi bersaing PKB ini dengan pajak tenaga listrik,” ujarnya.
Selain mendorong kepatuhan masyarakat, pemerintah juga memberi kemudahan dalam proses pembayaran pajak kendaraan. Salah satunya bagi masyarakat yang belum melakukan balik nama kendaraan.
“Nanti masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor itu. Bagi yang belum balik nama sekarang dipermudahkan oleh pemerintah pusat, bisa membayar tanpa membawa KTP pemilik pertama,” katanya.
Untuk memperkuat sosialisasi di tingkat bawah, Bapenda juga tengah menyiapkan program kader pajak daerah. Kader tersebut nantinya berasal dari masyarakat dan bertugas membantu menyampaikan informasi perpajakan di setiap kelurahan.
“Sinergitas antara optimalisasi di bidang PBB dan PKB. Kita mengajak masyarakat yang akan kita tunjuk sebagai kader pajak daerah secara bertahap mungkin satu atau dua di antara per kelurahan biar lebih profesional,” kata Raja.
Ia menegaskan kader pajak daerah itu bukan bagian dari pemerintahan, melainkan masyarakat yang dilibatkan untuk membantu edukasi, penyampaian tagihan, hingga pendataan objek pajak daerah.
“Kader pajak daerah ini yang kita tunjuk bukan bagian dari pemerintahan,” ujarnya.
Baca Juga: Tim Terpadu Kota Batam Tertibkan Bangunan Ilegal di Kelurahan Sei Binti
Sementara itu, Wali Kota Batam melalui Pelaksana Harian Pemko, Suhar, mengatakan sektor pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu penopang penting pembangunan di Kota Batam.
Menurutnya, semakin tinggi kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan, semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam membangun infrastruktur dan pelayanan publik.
“Pajak kendaraan bermotor ini menjadi penyumbang terbesar nomor tiga. Harapannya tentu bisa membantu pembangunan infrastruktur Kota kita,” ujar Suhar. (*)