batampos – PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Batam menyatakan keterbatasan pasokan gas bumi melalui jaringan pipa masih menjadi tantangan utama bagi sektor industri di Batam. Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan produksi gas nasional, sehingga sebagian besar kebutuhan energi industri masih dipenuhi menggunakan liquefied natural gas (LNG).
Sales Head Area PGN Batam, Wendi Purwanto, menjelaskan terbatasnya pasokan gas pipa bukan berasal dari kebijakan PGN, melainkan akibat natural decline atau penurunan produksi gas dari Sumatera Selatan.
Menurutnya, pemerintah harus membagi pasokan gas ke berbagai daerah dan sektor prioritas, termasuk pembangkit listrik PLN, industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), serta sejumlah wilayah lain seperti Dumai, Lampung, dan Jawa Barat.
“Gas pipa dialokasikan pemerintah ke berbagai pengguna. Ada untuk PLN, industri penerima HGBT, dan daerah-daerah lain. Karena produksinya turun, kuotanya menjadi terbatas,” kata Wendi.
Di Batam, pasokan gas pipa tetap diprioritaskan untuk pembangkit listrik PLN Batam dan jaringan gas rumah tangga (jargas). Tarif jargas tetap berada di kisaran Rp10 ribu sesuai ketentuan pemerintah.
“PGN hanya menyalurkan, bukan menentukan tarifnya,” ujarnya.
Hal yang sama berlaku bagi pelanggan komersial seperti hotel, restoran, kafe, hingga sebagian pelaku UMKM yang menggunakan gas pipa sehingga tidak terdampak perubahan harga LNG.
Industri Paling Merasakan Dampak
Wendi mengatakan industri menjadi sektor yang paling terdampak ketika harga LNG sempat naik hingga sekitar USD20 per MMBTU pada Mei dan Juni 2026. Saat itu banyak perusahaan terpaksa meningkatkan penggunaan LNG karena pasokan gas pipa tidak mencukupi.
Setelah pemerintah menetapkan harga LNG sebesar USD13 per MMBTU, sejumlah pelanggan industri langsung menghitung ulang biaya operasional mereka.
“Banyak pelanggan industri yang langsung menghitung ulang biaya produksinya setelah menerima surat dari kami. Mereka menyampaikan bahwa dengan harga USD13, usahanya kembali lebih kompetitif,” katanya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, sebelumnya mengingatkan bahwa biaya energi merupakan salah satu komponen terbesar dalam struktur biaya industri.
Ia menilai kenaikan harga energi berpotensi menurunkan daya saing industri Batam, menghambat ekspansi usaha, serta memengaruhi minat investasi baru.
Menurut Rafki, pemanfaatan pasokan gas dari Natuna untuk sektor industri dapat menjadi solusi jangka panjang guna menekan biaya energi.
“Kami berharap pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, dapat memastikan harga gas industri tetap kompetitif. Jangan sampai industri di Batam kalah bersaing hanya karena biaya energi lebih mahal dibandingkan negara lain,” tegasnya. (*)
