batampos.co.id- Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) menggelar rapat bersama, guna membahas persiapan antisipasi natal dan tahun baru 2022. Ada tujuh agenda penting yang dibahas, termasuk persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan pembahasan utama adalah pengamanan serta antisipasi Nataru nanti. Kedua antisipasi kedatangan PMI di Batam selama pemberlakuan PPKM Level 3. Ketiga persoalan stok komoditi pangan jelang Nataru, selanjutnya FKPD juga membahas penerapan dan mekanisme PPKM level 3 yang mulai berlaku 24 Desember- 2 Januari 2022 mendatang.
BACA JUGA: Pintu Masuk PMI, Omicron Makin Dekat ke Batam
Hal penting yang tidak kalah penting adalah pembahasan perkembangan Covid-19 yang saat ini masih ada penambahan kasus. Terakhir mengenai persoalan buruh yang terjadi beberapa hari ini.
Amsakar menjelaskan untuk pengamanan Nataru, sudah ada prosedur tetap (protap) yang disiapkan dari unsur anggota Polri dan TNI. Nantinya akan ada penjagaan di pintu masuk seperti pelabuhan, dan bandara. Serta pengamanan saat perayaan Natal dan menyambut tahun baru mendatang.
“Dari Pak Kapolres semua sudah siap, dan untuk personil pengamanan juga tidak ada masalah. Nantinya akan ada pemantauan dan pengawasan di rumah ibadah umat kristiani,” kata dia usai memimpin rapat di Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Selasa (7/12)
Persoalan yang cukup mendesak saat ini adalah, persiapan tempat karantina bagi PMI selama pemberlakuan masa karantina selama 10 hari. Saat ini sudah ada 1.568 PMI yang ditempatkan di rusun.
Selanjutnya berdasarkan informasi sudah ada kurang lebih 7 Ribu PMI yang akan masuk dan menunggu jadwal keberangkatan menuju Batam. Mengingat banyaknya jumlah tersebut, muncul persoalan untuk tempat karantina.
Ia menjelaskan ada beberapa opsi yang akan diambil sebagai solusi menyambut ribuan PMI yang akan tiba ke Batam hingga akhir tahun ini. Pertama menambah lokasi penampungan PMI.
“Rencananya akan ada tambahan dua tower di lokasi yang sama, yang nantinya akan dibuka untuk PMI. Namun muncul persoalan lainnya yaitu ketersediaan tempat tidur di rusun,” sebutnya.
Berdasarkan informasi dari Dandim dalam rapat disampaikan setidaknya butuh dua ribu sampai dua ribu lima ratus tempat tidur, agar PMI ini bisa menjalani proses karantina selama 10 hari di Batam.
“Sekarang yang sudah ada itu 1. 600 bed. Jadi ini akan ditingkatkan. Untuk persoalan PMI ini merupakan wewenang provinsi, jadi hasil rapat akan kami sampaikan, dan diharapkan segera ada tindak-lanjut,” jelas Amsakar.
Ektra bed ini dibutuhkan, agar PMI bisa menempati rusun yang disiapkan Pemerintah Kota Batam. Nanti satu kamar akan ditingkat dari dua menjadi tiga tempat tidur.
Opsi kedua adalah menggunakan fasilitas hotel sebagai lokasi karantina PMI. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak hotel terkait karantina PMI ini. Hotel mana saja yang bisa dijadikan tempat karantina.
“Persoalan biaya nanti Pak Dandim yang tahu. Karena kalau kami membantu untuk lokasi. Sebab PMI ini kewenangan di tingkat Provinsi. Namun kami mendorong pemerintah pusat untuk membantu dan bisa mengirimkan bantuan untuk penanganan PMI di Batam,” jelasnya.
Selain itu, ada juga opsi membuka pintu masuk di daerah lain. Hal ini juga diusulkan sebagai opsi mengingat jumlah PMI yang akan masuk sangat banyak. Persoalan saat ini adalah daya tampung tempat karantina, serta fasilitas yang layak selama mereka menjalani karantina di Batam.
“Penanganan PMI ini menyangkut di semua lini, dan tidak saja kota, provinsi, bahkan pusat. Sebab kami juga harus berkomunikasi dengan KBRI di Malaysia. Jadi kompleks untuk penanganan PMI ini,” bebernya.
Ia berharap bantuan untuk penanganan PMI ini segera dikirim ke daerah. Sehingga proses kepulangan dan karantina PMI tidak terkendala. “Kalau bisa dikirimkan anggaran, tentu bisa untuk panjat hotel dulu sebagai tempat karantina. Namun saya optimis hal ini bisa teratasi, sebab FKPD sangat solid. Dan Batam memilki capaian yang bagus untuk penanganan PMI ini, makanya dipilih sebagai pintu masuk, walaupun ada persoalan-persoalan yang muncul,” tutupnya. (*)
Reporter: Yulitavia
