batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai membenahi persoalan data kependudukan yang belum sinkron. Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memerintahkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk memastikan integrasi data antar-OPD.
Instruksi itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor BP Batam, Senin (6/4/2026).
Li Claudia menegaskan, integrasi data antar-OPD menjadi kunci agar program pemerintah berjalan tepat sasaran, terutama dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Ia meminta Disdukcapil menjadi satu-satunya rujukan data kependudukan. Seluruh OPD dilarang menggunakan data masing-masing agar tidak terjadi perbedaan.
“Disdukcapil harus menjadi sumber data utama. Semua OPD wajib menggunakan data yang sama agar kebijakan berbasis data yang akurat,” tegasnya.
Selain itu, Pemko Batam akan membangun sistem aplikasi terintegrasi yang memuat data kematian, penduduk aktif, hingga perpindahan warga dalam satu platform.
Pembenahan data difokuskan pada wilayah dengan jumlah penduduk tinggi, yakni Kecamatan Sagulung, Batam Kota, dan Bengkong.
Camat dan lurah juga diminta turun langsung memvalidasi data domisili warga, termasuk penduduk nonpermanen. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data yang saat ini berada di kisaran 85 persen.
Data yang telah bersih dan terintegrasi akan menjadi dasar berbagai program strategis, seperti penentuan kuota sekolah, distribusi seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, hingga verifikasi penerima bantuan iuran (PBI).
“Pertumbuhan ekonomi dan investasi harus sejalan dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Kuncinya data yang rapi dan valid,” ujar Li Claudia.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Batam Kamaluddin bersama sejumlah anggota DPRD sebagai bentuk pengawasan proses sinkronisasi data. (*/adv)