batampos – Polemik proyek pembangunan batu miring di Pulau Kasu yang belakangan menjadi sorotan publik mendapat respons dari masyarakat setempat. Warga menegaskan proyek tersebut merupakan kebutuhan yang telah lama diperjuangkan karena dinilai sangat penting untuk mendukung akses transportasi sekaligus melindungi wilayah pesisir dari ancaman abrasi.
Ketua Forum RT/RW Kelurahan Kasu, Dani, mengatakan pembangunan batu miring merupakan bagian dari proyek jalan lingkar pantai yang selama ini menjadi harapan masyarakat. Menurutnya, selama bertahun-tahun warga harus melintasi jalur berbukit yang cukup menyulitkan aktivitas sehari-hari, terutama untuk mobilitas barang dan jasa.
“Batu miring itu untuk jalan lingkar pantai. Selama ini kami naik bukit turun bukit. Dengan adanya jalan pesisir ini mobilitas barang dan jasa menjadi lebih mudah. Batu miring juga penting supaya jalan tidak terkikis abrasi,” ujar Dani saat ditemui di kawasan Tanjung Riau, Kamis (12/6).
Ia menjelaskan, keberadaan batu miring tidak hanya berfungsi sebagai penyangga jalan, tetapi juga menjadi benteng perlindungan bagi garis pantai yang selama ini rentan diterjang gelombang laut. Karena itu, masyarakat berharap pembangunan yang sedang berjalan dapat diselesaikan sesuai rencana tanpa terganggu oleh polemik yang berkembang.
Senada dengan Dani, tokoh pemuda Pulau Kasu, M. Syahrir, menyebut pembangunan jalan lingkar dan batu miring merupakan aspirasi lama masyarakat yang telah diperjuangkan sejak bertahun-tahun lalu. Bahkan sebelum mendapatkan perhatian pemerintah, warga beberapa kali berupaya melakukan pembangunan secara swadaya meski hasilnya terbatas karena keterbatasan dana dan kemampuan teknis.
Menurut Syahrir, setelah melalui berbagai usulan kepada para wakil rakyat, pembangunan tersebut akhirnya dapat direalisasikan melalui program pemerintah. Saat ini proyek disebut telah memasuki tahap akhir pengerjaan dan ditargetkan rampung serta diresmikan pada Agustus mendatang.
Terkait polemik yang berkembang, Syahrir menilai masyarakat keberatan bukan karena adanya kritik terhadap proyek, melainkan karena muncul kekhawatiran bahwa sorotan tersebut dapat menghambat pembangunan yang sudah lama dinantikan warga. Ia meminta setiap persoalan yang dianggap bermasalah disampaikan secara jelas dan berdasarkan fakta.
“Kalau memang ada masalah, kami minta tunjukkan di mana letak masalahnya. Jangan main tuduh saja. Kami tidak tahu soal anggaran, tapi yang kami tahu proyek ini sangat berguna bagi masyarakat dan jangan sampai gagal karena pernyataan yang tidak jelas,” katanya.
Di tengah polemik tersebut, pemilik toko material PT Logam Jaya Sejahtera, Rika, turut memberikan klarifikasi. Ia menegaskan tidak pernah mengadukan persoalan pembayaran material proyek batu miring kepada pihak mana pun sebagaimana informasi yang beredar. Menurutnya, seluruh pembayaran material telah diselesaikan sejak Mei 2026.
“Saya sendiri tidak pernah cerita soal itu ke siapa pun selain ke suami saya. Memang ada tagihan, tapi sudah selesai semuanya pada 21 Mei kemarin,” ujar Rika saat ditemui di tempat usahanya di kawasan Tiban, Kamis (18/6).
Rika menjelaskan perusahaannya memang menjadi pemasok material untuk proyek tersebut dengan nilai transaksi sekitar Rp300 juta. Namun, sebagian pembayaran telah dilakukan secara bertahap selama proses pengiriman material berlangsung dan seluruh kewajiban akhirnya dilunasi oleh pihak pemesan proyek. “Pak Hajad Sudrajad yang memesan material sudah membayar semuanya. Jadi pada Mei kemarin persoalannya sudah klir dan tidak ada masalah lagi,” katanya.
Sementara itu, sebelumnya Gubernur LSM LIRA Kepri, Yusril Koto, menyatakan sorotan yang disampaikan organisasinya merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan proyek pemerintah. LSM LIRA mempertanyakan dugaan ketidaksesuaian proses pengadaan material proyek batu miring senilai sekitar Rp4,2 miliar dan berencana melaporkan dugaan perusakan kantor organisasi mereka ke Polda Kepri. Namun bagi warga Pulau Kasu, yang terpenting saat ini adalah memastikan pembangunan yang telah lama mereka perjuangkan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat hinterland yang selama ini menantikan pemerataan pembangunan.(*)