batampos – Dewan Pendidikan Kota Batam menilai penambahan kuota penerimaan peserta didik baru di sejumlah SMK negeri belum menjadi solusi menyeluruh atas persoalan daya tampung SMA/SMK di Kota Batam. Pemerintah diminta segera menyiapkan langkah jangka panjang agar masalah serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Dr. Fendi Hidayat, mengatakan masih adanya 862 calon murid yang belum tertampung dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Tahun Ajaran 2026/2027 menunjukkan kapasitas pendidikan menengah di Batam belum mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah lulusan SMP.
Meski demikian, Fendi mengapresiasi langkah cepat Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang menambah kuota di sejumlah SMK negeri agar para calon murid tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.
Baca Juga: Batam Jadi Pusat Penguatan Perlindungan Pelaut Indonesia
“Langkah cepat yang diambil Dinas Pendidikan Provinsi Kepri patut diapresiasi. Penambahan kuota menjadi solusi agar anak-anak yang belum mendapatkan sekolah tetap bisa melanjutkan pendidikan,” ujarnya, Kamis (16/7).
Namun, menurutnya, kebijakan tersebut hanya bersifat sementara.
“Penambahan kuota merupakan langkah yang baik untuk menyelesaikan persoalan hari ini. Namun, yang lebih penting adalah memastikan persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun,” katanya.
Fendi menilai persoalan SPMB bukan semata karena tingginya minat masyarakat terhadap sekolah tertentu, melainkan akibat ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SMP dengan daya tampung SMA dan SMK yang tersedia di Batam.
Sebagai kota dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tinggi, Batam membutuhkan perencanaan pendidikan yang lebih matang dan berbasis data. Dengan demikian, penambahan ruang belajar, sekolah baru, maupun tenaga pendidik dapat disesuaikan dengan proyeksi jumlah peserta didik setiap tahun.
Ia menegaskan, hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah.
Baca Juga: Polibatam dan Poltevara Jajaki Kerja Sama, Perkuat SDM Vokasi Konstruksi dan Infrastruktur
“Tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah,” tegasnya.
Selain menambah kapasitas sekolah, Fendi mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana, ruang kelas, ketersediaan guru, hingga kualitas proses pembelajaran.
Dewan Pendidikan Kota Batam juga mendorong pemerintah memperkuat kolaborasi dengan sekolah swasta sebagai bagian dari solusi pemerataan akses pendidikan. Menurutnya, dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat bersekolah di sekolah swasta juga perlu dipertimbangkan.
Fendi berharap persoalan SPMB tahun ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan pendidikan menengah di Batam.
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah. Akses pendidikan yang merata dan berkualitas akan menentukan kualitas sumber daya manusia Kota Batam di masa mendatang,” pungkasnya. (*)
