batampos – Gelombang kedua aksi Aliansi Mahasiswa Bergerak (AMB) Batam di depan Kantor DPRD Kota Batam, Kamis (18/6), sempat diwarnai ketegangan antara massa dan aparat kepolisian. Kericuhan terjadi saat demonstran berupaya membakar ban di tengah aksi, namun dihalangi petugas pengamanan.
Dalam situasi tersebut, mahasiswa mengatakan, ada seorang anggota kepolisian melontarkan kata-kata kasar kepada peserta aksi. Dugaan ucapan itu kini menjadi salah satu tuntutan yang akan mereka laporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polresta Barelang.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.30 WIB itu diikuti puluhan mahasiswa. Mereka membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan “Revolusi Dimulai dari Batam”, “Stop MBG”, “Prabowo Nye Nye Nye”, dan “Vox Populi Vox Dei”.
Sejak awal, massa menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mereka nilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ketegangan mulai terjadi ketika massa mencoba melakukan pembakaran ban sebagai bagian dari aksi simbolik. Aparat kepolisian yang berjaga langsung menghalangi upaya tersebut sehingga memicu adu mulut antara kedua pihak.
Koordinator Lapangan aksi, Alwi Djaelani, mengatakan dalam insiden itu seorang anggota polisi diduga mengucapkan kata “pantek” kepada mahasiswa yang sedang berunjuk rasa.
”Kami memiliki rekaman video. Ada ucapan yang tidak pantas disampaikan kepada demonstran. Ini akan kami laporkan ke Propam,” kata Alwi usai aksi.
Menurut dia, ucapan tersebut tidak seharusnya keluar dari aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi.
Karena itu, pihaknya mendesak Polresta Barelang segera memproses dugaan pelanggaran etik tersebut. Bahkan, jika tidak ada tindak lanjut, mahasiswa mengancam akan meminta pencopotan Kapolresta Barelang.
”Kami meminta agar oknum tersebut diproses. Kalau tidak ada tindak lanjut, kami akan mendesak Kapolresta dicopot karena dianggap gagal menjaga kondusivitas dan profesionalitas pengamanan aksi,” ujarnya.
Selain persoalan dugaan ucapan kasar aparat, mahasiswa juga membawa sejumlah isu lokal yang dinilai belum terselesaikan di Batam.
Mereka menyoroti persoalan sampah yang terus meningkat, aktivitas cut and fill yang dianggap merusak lingkungan, krisis air bersih, hingga banjir yang masih berulang di berbagai wilayah.
”Semua persoalan itu harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD,” kata Alwi.
Koordinator Umum aksi, Muryadi Aguspriawan, mengatakan mahasiswa juga membawa sejumlah tuntutan nasional. Di antaranya meminta evaluasi Program MBG, menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak, hingga mengkaji ulang sejumlah regulasi yang dinilai memperluas keterlibatan aparat di ranah sipil.
Menurut dia, anggaran MBG yang mencapai triliunan rupiah per hari lebih tepat difokuskan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
”Menurut kami, daerah-daerah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan justru lebih membutuhkan perhatian anggaran yang besar,” katanya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin mengatakan seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Batam maupun pemerintah pusat sesuai kewenangannya.
Ia menjelaskan Wali Kota Batam Amsakar Achmad tidak dapat menemui massa karena sedang mengikuti rapat bersama DPR RI di Jakarta.
”Kami akan menyampaikan seluruh tuntutan mahasiswa kepada Wali Kota Batam,” kata Kamaluddin di hadapan massa.
Untuk tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan nasional, DPRD Batam berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut melalui jalur resmi kepada pemerintah pusat.
Namun Kamaluddin mengaku tidak sependapat dengan tuntutan penghentian total Program Makan Bergizi Gratis. Menurut dia, program tersebut masih memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama anak-anak dan warga di wilayah pesisir.
”Kalau evaluasi saya setuju. Tetapi kalau dihentikan total, saya kira perlu dipertimbangkan karena masih banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” kata Kamaluddin.(*)