batampos – Aliansi Mahasiswa Batam (AMB) memberikan tenggat waktu enam bulan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk menunjukkan perbaikan nyata terhadap tiga persoalan yang dinilai paling mendesak, yakni krisis air bersih, persoalan sampah, dan banjir.
Peringatan itu disampaikan usai puluhan mahasiswa melakukan audiensi dengan DPRD Kota Batam setelah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung legislatif, Kamis (18/6).
Ketua Penanggung Jawab Aksi, Kevin Manurung, mengatakan mahasiswa telah menyampaikan seluruh tuntutan mereka, baik yang berkaitan dengan kebijakan nasional maupun persoalan daerah yang selama ini dikeluhkan masyarakat Batam.
”Hari ini kami sudah menyampaikan seluruh tuntutan, baik yang bersifat nasional maupun lokal. Kami berharap pemerintah benar-benar serius menanggapi apa yang menjadi aspirasi mahasiswa,” kata Kevin usai audiensi.
Pada isu nasional, mahasiswa mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, serta menghentikan berbagai bentuk pemborosan anggaran negara.
Namun perhatian utama mahasiswa justru tertuju pada persoalan daerah yang dinilai belum kunjung terselesaikan meski telah berulang kali menjadi keluhan warga.
Mahasiswa menyoroti krisis air bersih yang masih dialami sebagian masyarakat, persoalan banjir yang terus berulang saat hujan deras, pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal, hingga kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah memperhatikan perlindungan tenaga kerja lokal dan memperketat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
Perwakilan mahasiswa dari Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Azsari, mengatakan tiga isu dasar, yakni air bersih, sampah, dan banjir, akan menjadi fokus pengawalan mahasiswa dalam beberapa bulan ke depan.
Menurut dia, persoalan tersebut menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah.
”Untuk tiga persoalan ini kami akan terus mengawalnya. Dalam audiensi tadi kami memberikan tenggat waktu enam bulan kepada pemerintah untuk menunjukkan perbaikan yang nyata,” katanya.
Azsari menegaskan mahasiswa tidak ingin persoalan tersebut hanya berhenti pada rapat, diskusi, atau janji penyelesaian semata.
Jika dalam enam bulan ke depan tidak ada perkembangan yang signifikan, mahasiswa mengaku siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
”Kami akan melakukan aksi lanjutan dengan tuntutan yang berbeda apabila tidak ada perubahan,” ujarnya.
Ia bahkan mengisyaratkan tuntutan yang lebih keras apabila pemerintah dinilai gagal memenuhi harapan masyarakat.
Menurut Azsari, saat ini kepemimpinan Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam telah berjalan lebih dari satu tahun. Namun sejumlah persoalan mendasar masih menjadi keluhan warga di berbagai wilayah.
”Kami melihat persoalan sampah, banjir, dan air bersih masih terus terjadi. Kalau dalam enam bulan ke depan tidak ada perbaikan yang berarti, maka kami akan mempertimbangkan tuntutan agar wali kota dan wakil wali kota mundur dari jabatannya,” katanya.
Meski demikian, mahasiswa menyatakan masih memberi ruang kepada pemerintah untuk membuktikan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin yang menerima audiensi mahasiswa memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Batam.
Menurut dia, DPRD mencatat seluruh poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa selama audiensi berlangsung.
”Semua catatan dan tuntutan mahasiswa sudah kami terima dan akan kami sampaikan kepada wali kota dan wakil wali kota,” kata Kamaluddin.
Ia menjelaskan ketidakhadiran Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam dalam audiensi tersebut karena keduanya sedang berada di Jakarta untuk mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPR RI.
”Wali kota dan wakil wali kota saat ini sedang berada di Jakarta menjalankan agenda pemerintahan,” ujarnya.(*)