batampos –Perekonomian Kepulauan Riau (Kepri) mencatat kinerja impresif pada awal 2026. Di tengah perlambatan ekonomi global dan berbagai tantangan perdagangan internasional, provinsi ini justru membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,04 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan I 2026.
Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,61 persen sekaligus menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera.
“Pertumbuhan ekonomi Kepri ditopang oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, dan perdagangan yang masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” ujarnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, Kamis (25/6).
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh meningkatnya investasi, surplus ekspor, serta konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga.
“Kinerja tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi di Kepri masih bergerak kuat meski dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global,” ujarnya.
Tidak hanya ekonomi riil, sektor keuangan daerah juga menunjukkan kondisi yang sehat. Hingga April 2026, penyaluran kredit perbankan di Kepri mencapai Rp105,42 triliun atau tumbuh 23,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan mencapai Rp107,08 triliun, tumbuh 15,54 persen secara tahunan.
Pertumbuhan kredit yang tinggi itu tetap diiringi kualitas pembiayaan yang terjaga. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tercatat hanya 1,14 persen. Di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penyaluran kredit juga meningkat 8,37 persen dengan rasio NPL sebesar 2,62 persen.
Meski demikian, Bank Indonesia mengingatkan adanya sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai, terutama dari sisi inflasi. Pada Mei 2026, inflasi Kepri tercatat sebesar 3,92 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan April 2026 yang berada pada level 3,06 persen.
Kenaikan inflasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama pergerakan harga pangan, biaya transportasi, dan potensi dampak kenaikan harga energi. Untuk menjaga stabilitas harga, BI Kepri bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi melalui berbagai program pengendalian inflasi.
Sepanjang Juni 2026, sejumlah langkah dilakukan, mulai dari pelaksanaan High Level Meeting TPID Kota Batam, edukasi belanja bijak kepada masyarakat, publikasi iklan layanan masyarakat mengenai inflasi, peluncuran Gerakan Menanam Cabai Kepri (GEMARI), hingga Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI-KEKDA) untuk memperkuat ketahanan pangan.
Memasuki triwulan II 2026, BI memperkirakan ekonomi Kepri masih akan tumbuh kuat meski tidak setinggi periode yang sama tahun lalu. Perlambatan diperkirakan terjadi akibat normalisasi aktivitas sektor pertambangan setelah mencatatkan pertumbuhan tinggi pada tahun sebelumnya.
“Namun demikian, sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, investasi, dan konsumsi rumah tangga diyakini tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah,” katadia.
Secara keseluruhan, BI memperkirakan ekonomi Kepri sepanjang 2026 akan tumbuh dalam rentang 6 hingga 6,8 persen. Prospek tersebut tetap dibayangi sejumlah risiko, antara lain ketidakpastian ekonomi global, gangguan rantai perdagangan internasional, perubahan kebijakan negara mitra dagang, serta fluktuasi harga energi dan komoditas dunia.
Di sisi lain, BI optimistis inflasi Kepri masih dapat dijaga dalam target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen sepanjang tahun ini.
Selain menjaga stabilitas ekonomi, BI Kepri juga mendorong lahirnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru agar tidak terlalu bergantung pada sektor industri dan pertambangan.
Pengembangan sektor pariwisata dan UMKM menjadi fokus utama. Strategi yang ditempuh antara lain memperkuat produk unggulan daerah, mengembangkan destinasi wisata dan kuliner, serta meningkatkan keterhubungan UMKM dengan pasar yang lebih luas.
Upaya tersebut juga diarahkan untuk menjangkau wilayah kepulauan dan hinterland seperti Kabupaten Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas.
“Pemetaan dilakukan terhadap UMKM subsisten guna mengidentifikasi potensi komoditas unggulan, kebutuhan peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, hingga peluang perluasan pasar,” katadia.
Melalui program Road to Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026 BI Kepri menjalankan berbagai kegiatan pendampingan UMKM, mulai dari inkubasi Tenun Karimun dan Kreasi Tudung Manto Lingga, pelatihan digitalisasi, kurasi produk unggulan, peningkatan kualitas dan standardisasi produk, hingga fasilitasi promosi dan temu bisnis.
Dengan dukungan pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat, BI optimistis Kepri dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonominya sekaligus menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*)