batampos- Penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Sistem Berbasis Elektronik (SIMRS) di Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam. Kejaksaan Batam tengah berkoordinasi dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), untuk menghitung kerugian negara.
“(Kami) sedang mencari siapa yang bertanggungjawab (atas dugaan korupsi ini),” kata Kepala Seksi Intelijen, Wahyu Oktaviandi, Kamis (24/2).
BACA JUGA: Dugaan Korupsi SIMRS RS BP Batam Masuk ke Penyidikan
Wahyu mengatakan akan memanggil saksi-saksi yang mengetahui pengadaan SIMRS ini. Para saksi nantinya akan dimintai keterangan, untuk dapat mencari tahu orang yang bertanggungjawab atas dugaan korupsi tersebut.
Pemeriksaan saksi juga untuk melengkapi alat bukti yang sudah ditemukan. Untuk proses penyelidikan, sudah ada belasan saksi yang diperiksa.
“Untuk pemeriksaan saksi di status penyidikan, kemungkinan dimulai minggu depan,” ujar Wahyu.
Saat ditanyakan SIMRS masuk dalam anggaran tahun berapa? Ia mengatakan SIMRS dianggarkan pertama kali di 2018 dengan pagu senilai Rp2,6 miliar. Lalu, dilanjutkan di 2020, dengan pagu anggaran Rp1,2 miliar.
Kasus dugaan korupsi SIMRS RSBP Batam ini, ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, 22 Februari lalu. Peningkatan status ini, setelah penyidik menemukan indikasi kuat adanya tindak korupsi.
“Ada perbuatan melawan hukum, yang merugikan negara. Kami sudah memiliki bukti permulaan yang cukup, makanya statusnya ditingkatkan,” kata Wahyu beberapa waktu lalu.
Meskipun kerugian negara baru akan dihitung. Namun, Wahyu memperkirakan kerugian negara mencapai Rp2 miliar.
Dari informasi yang dikumpulkan Batam Pos, SIMRS adalah salah satu program prioritas dalam pengembangan RSBP Batam. SIMRS diibaratkan sebagai urat nadi rumah sakit, dan berdampak terhadap pengelolaan manajemen rumah sakit.
Sistem ini digadang-gadang memiliki berbagai keandalan, yakni terukur, paperless, dan komprehensif dengan sistem pendukung lainnya. Sehingga status pasien, unit gawat darurat, poliklinik, keuangan, dan obat-obatan semuanya sudah terintegrasi.
Selain itu, dampak yang signifikan terjadi dari pengelolaan SIMRS adalah penghematan dan efisiensi, baik biaya maupun beban kerja petugas. (*)
Reporter : FISKA JUANDA