batampos – Upaya pemerintah daerah menembus pasar global melalui jalur investasi kembali diuji. Komisi I DPRD Provinsi Banten menyambangi Kantor Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) di Batam, Kamis (9/4), guna menjajaki model kolaborasi lintas lembaga dalam mendorong optimalisasi potensi daerah.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Banten Muhammad Faizal itu turut didampingi Sekretaris Komisi I Umar Bin Barmawi serta sejumlah anggota lainnya. Mereka berdialog langsung dengan pengelola PPID, bersama perwakilan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan International Business Association (IBA). Hadir pula Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang.
Dalam pertemuan tersebut, PPID diperkenalkan sebagai platform promosi investasi terintegrasi hasil inisiatif APKASI dan IBA. Skema ini dirancang untuk menjembatani kebutuhan pemerintah daerah dengan jaringan investor dan pembeli internasional yang selama ini dinilai masih terbatas.
Pengelola PPID mengungkapkan, sejumlah kendala klasik masih dihadapi daerah dalam menarik investasi. Mulai dari minimnya akses ke pasar global, keterbatasan jaringan investor kredibel, hingga belum optimalnya pengelolaan aset dan komoditas unggulan.
“PPID diharapkan menjadi simpul penghubung antara kepentingan daerah dengan pelaku usaha global,” ujar salah satu pengelola dalam pemaparannya.
Batam sendiri dipilih sebagai lokasi pusat PPID karena statusnya sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas internasional. Posisi ini dinilai strategis untuk menjadikan Batam sebagai etalase potensi daerah Indonesia di mata investor asing, sekaligus membuka peluang ekspor yang lebih luas.
Ketua Muda Mudi IBA Indonesia, Bobby, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem investasi yang berkelanjutan.
“Kami berupaya menghadirkan jembatan antara pemerintah daerah dengan buyer dan investor global,” ujarnya.
Menurut dia, pendekatan kolaboratif menjadi kunci agar daerah tidak berjalan sendiri dalam memasarkan potensinya. Dengan dukungan jejaring yang lebih luas, peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan kerja dinilai semakin terbuka.
Meski demikian, efektivitas platform seperti PPID tetap bergantung pada kesiapan masing-masing daerah. Selain promosi, faktor kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta kualitas infrastruktur masih menjadi pertimbangan utama bagi investor.
Kunjungan ini diharapkan menjadi pintu awal bagi DPRD Banten untuk mengadopsi atau menyesuaikan model serupa dalam pengembangan investasi di daerahnya.
Di tengah persaingan menarik investasi yang semakin ketat, daerah dituntut tidak hanya menawarkan potensi, tetapi juga memastikan ekosistem yang kondusif. PPID menjadi salah satu upaya menjawab tantangan tersebut—meski keberhasilannya tetap akan diuji pada implementasi di lapangan. (*)