batampos – Tekanan inflasi di Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhnya mereda. Meski laju kenaikan harga pada Mei 2026 mulai melambat dibanding bulan sebelumnya, inflasi tahunan justru meningkat dan berada di atas rata-rata nasional. Lonjakan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai dan sayuran, menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan biaya hidup masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi Kepri pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,38 persen secara bulanan (month to month/mtm), lebih rendah dibandingkan April yang mencapai 0,43 persen. Namun secara tahunan (year on year/yoy), inflasi meningkat menjadi 3,92 persen dari 3,06 persen pada April.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony P. Widijarto, mengatakan kenaikan harga terjadi di seluruh daerah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kepri. Kabupaten Karimun mencatat inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,63 persen, disusul Kota Tanjungpinang 0,59 persen dan Kota Batam 0,33 persen.
“Secara tahunan, inflasi Kepri mencapai 3,92 persen dan masih berada di atas inflasi nasional yang sebesar 3,08 persen,” kata Rony, Sabtu, (6/6).
Menurut Bank Indonesia, posisi tersebut menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi keempat di Sumatera, setelah Aceh, Sumatera Utara, dan Riau.
Kondisi itu menunjukkan bahwa tekanan harga di wilayah kepulauan tersebut masih relatif kuat dibandingkan sebagian besar daerah lain di Sumatera.
Penyumbang terbesar inflasi pada Mei berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1,27 persen dengan andil 0,37 persen terhadap inflasi keseluruhan. Kenaikan harga paling menonjol terjadi pada komoditas cabai merah, tomat, sawi hijau, dan ketimun.
Bank Indonesia menilai lonjakan harga pangan dipengaruhi berakhirnya masa panen raya di sejumlah sentra produksi di Sumatera bagian utara. Berkurangnya pasokan dari daerah pemasok membuat harga komoditas hortikultura bergerak naik di tingkat pedagang maupun konsumen.
“Setelah panen raya berakhir, pasokan mulai menurun sehingga memengaruhi harga di pasar,” ujar Rony.
Selain sektor pangan, kelompok transportasi turut memberikan tekanan terhadap inflasi. Kelompok ini mencatat inflasi sebesar 0,25 persen yang dipicu penyesuaian harga bahan bakar minyak nonsubsidi. Kenaikan harga energi dunia dalam beberapa bulan terakhir turut memengaruhi biaya transportasi dan distribusi barang di daerah.
Meski demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi berhasil tertahan oleh penurunan harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok tersebut mengalami deflasi sebesar 1,35 persen, terutama akibat turunnya harga emas perhiasan seiring koreksi harga emas di pasar global.
Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepri dan pemerintah kabupaten/kota terus memperkuat langkah pengendalian inflasi. Sepanjang Mei, berbagai program dijalankan mulai dari rapat koordinasi tingkat tinggi (High Level Meeting), operasi pasar, pasar murah, edukasi masyarakat, hingga penguatan kelembagaan TPID.
Kegiatan pasar murah dan operasi pasar antara lain dilaksanakan di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Lingga, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun. Program tersebut ditujukan untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok sekaligus memastikan ketersediaan pasokan di tengah meningkatnya tekanan inflasi pangan.
Memasuki Juni 2026, Bank Indonesia memperkirakan sejumlah risiko masih membayangi pergerakan harga. Fenomena El Nino yang diperkirakan berlanjut hingga semester kedua tahun ini berpotensi memengaruhi produksi pangan. Selain itu, kenaikan harga energi global dan berakhirnya musim panen di sejumlah daerah pemasok juga dapat menekan pasokan dan meningkatkan biaya distribusi.
Di sisi lain, terdapat faktor yang berpotensi membantu menahan laju inflasi, yakni berlanjutnya tren normalisasi harga emas di pasar internasional yang dapat mengurangi tekanan pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Bank Indonesia optimistis inflasi masih dapat dikendalikan melalui penguatan sinergi dengan pemerintah daerah. Strategi yang akan terus didorong meliputi peningkatan produksi pangan, perluasan kerja sama antar daerah pemasok, pelaksanaan pasar murah secara berkelanjutan, serta koordinasi lintas instansi dalam menjaga kelancaran distribusi barang.
Melalui langkah tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia berharap inflasi Kepri dapat kembali bergerak dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen hingga akhir 2026, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global.(*)