batampoas – Pemerintah Norwegia bertindak tegas soal pelarangan penggunaan teknologi teknologi kecerdasan artifisial (AI) generatif. Pelarangan ini terutama ditujukan untuk siswa sekolah dasar mulai tahun ajaran baru yang dimulai pada akhir Agustus 2026.
Kebijakan terbaru ini melanjutkan langkah pemerintah Norwegia dalam membatasi penggunaan teknologi digital di lingkungan pendidikan.
Diketahui, pada 2024, negara tersebut telah melarang penggunaan telepon pintar di sekolah. Pemerintah Norwegia menyebut kebijakan larangan ponsel di sekolah memberikan sejumlah dampak positif, seperti menurunnya kasus perundungan, meningkatnya prestasi belajar siswa, serta berkurangnya kunjungan ke layanan psikologis terkait masalah kesehatan mental. Dampak tersebut paling terasa pada kelompok siswa perempuan.
Baca juga: Rekomendasi Salt Enak Bread di Batam, Cocok untuk Teman Ngopi
Tentang kebijakan pelarangan penggunaan AI generatif ini berlaku bagi siswa kelas satu hingga kelas tujuh atau anak berusia 6 hingga 13 tahun.
Pemerintah menilai penggunaan AI generatif dapat membuat anak melewati tahapan penting dalam proses belajar, demikian dilaporkan laman Engagdet pada pada Jumat (19/6) waktu setempat .
Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre mengatakan sekolah perlu memprioritaskan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung dibandingkan ketergantungan pada teknologi AI.
Pembatasan penggunaan AI juga akan diterapkan bagi siswa usia 14 hingga 16 tahun. Kelompok usia tersebut hanya diperbolehkan menggunakan AI generatif di bawah pengawasan guru.
Baca juga: Waspada! Penipuan dengan Iming-iming Kerja Mudah dan Gaji Besar sedang Marak
Sementara itu, remaja berusia 17 tahun ke atas tetap dapat menggunakan AI secara mandiri dengan tetap mengedepankan penggunaan yang bertanggung jawab.
Selain membatasi penggunaan AI di sekolah, pemerintah Norwegia juga tengah menyiapkan aturan yang melarang anak-anak berusia di bawah 16 tahun menggunakan media sosial.
Rancangan aturan tersebut dijadwalkan diajukan ke parlemen sebelum akhir tahun dan akan mengikuti pendekatan serupa yang telah diterapkan Australia. (*)
Sumber: Antara