batampos – Penumpang kapal PT Pelni kembali mengeluhkan kondisi Pelabuhan Penumpang Batu Ampar, Batam. Setelah dibebani kenaikan tarif layanan pelabuhan sejak 1 Juli 2026, mereka masih harus menghadapi akses jalan yang berdebu, ruang tunggu yang terbatas, hingga kemacetan di kawasan terminal.
Keluhan tersebut menjadi sorotan karena sebelumnya Badan Pengusahaan (BP) Batam menyebut penyesuaian tarif sebagai bagian dari transformasi pelayanan untuk menghadirkan pelabuhan yang lebih aman, nyaman, dan manusiawi.
Salah seorang penumpang tujuan Tanjung Priok, Jakarta, Imelda Safitri, mengaku kecewa dengan kondisi akses menuju terminal penumpang. Menurut dia, jalan yang belum seluruhnya beraspal membuat debu beterbangan setiap kali kendaraan melintas.
Baca Juga: Lampu Hias Tulisan Laluan Madani Menghilang, Ini Penjelasan Dinas Bina Marga Batam
“Jalan masuk ke pelabuhan belum diaspal sehingga banyak debu. Kami yang menggunakan sepeda motor sangat tidak nyaman,” kata Imelda kepada Batam Pos, Rabu (15/7).
Ia menilai kondisi tersebut tidak sebanding dengan biaya yang kini harus dibayar penumpang. Sebagai salah satu pintu gerbang transportasi laut di Batam, pelabuhan seharusnya memberikan kenyamanan sejak penumpang memasuki kawasan terminal.
Pantauan Batam Pos menunjukkan akses menuju terminal masih didominasi jalan tanah dan batu. Setiap kendaraan yang melintas menimbulkan kepulan debu yang menyelimuti area pelabuhan.
Tak hanya itu, ruang tunggu penumpang juga dinilai belum memadai. Saat jadwal keberangkatan, kapasitas ruang tunggu tidak mampu menampung seluruh calon penumpang sehingga sebagian terpaksa duduk di berbagai sudut pelabuhan.
Baca Juga: Cegah Balap Liar dan Tekan Risiko Kecelakaan, Satlantas Patroli Sasar Titik Rawan di Batam
Kemacetan juga masih menjadi persoalan. Jalur masuk dan keluar pelabuhan dipadati sepeda motor, mobil pribadi, angkutan umum, hingga kendaraan penjemput yang saling berebut ruang di akses jalan yang relatif sempit.
Akibatnya, antrean kendaraan kerap mengular. Sejumlah pengendara sepeda motor bahkan terlihat turun dari kendaraan untuk mencari celah keluar dari kepadatan.
Transformasi Pelayanan Dipertanyakan
Keluhan tersebut muncul sekitar dua pekan setelah penyesuaian tarif pass penumpang domestik di Pelabuhan Bintang 99 Persada diberlakukan pada 1 Juli 2026. Kebijakan itu berdampak pada biaya perjalanan penumpang kapal PT Pelni.
Sebelumnya, Batam Pos memberitakan tarif pass penumpang mengalami kenaikan hingga sekitar 250 persen sebagai tindak lanjut Peraturan Kepala BP Batam Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Baca Juga: Batam Penyumbang Kasus TB Terbesar di Kepri, Kelurahan Siaga Diperkuat
Direktur Badan Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan BP Batam, Benny Syahroni, saat itu menjelaskan penyesuaian tarif dilakukan karena selama ini penumpang Pelni masih menggunakan pelabuhan yang fungsi utamanya melayani aktivitas bongkar muat barang.
Menurut Benny, kondisi tersebut dinilai tidak lagi layak karena penumpang harus berjalan berdampingan dengan aktivitas logistik dan alat berat yang berpotensi membahayakan keselamatan.
“Penyesuaian tarif ini bukan sekadar menaikkan angka, melainkan sebuah langkah transformasi besar untuk menghadirkan pelayanan pelabuhan yang jauh lebih aman, nyaman, dan manusiawi bagi masyarakat Batam,” kata Benny, Rabu (2/7) lalu.
Namun, dua pekan setelah pernyataan tersebut, berbagai persoalan infrastruktur dasar masih dikeluhkan pengguna jasa pelabuhan.
Baca Juga: Pasar Murah Bersubsidi Ludes Diserbu, Warga Minta Pemko Batam Tambah Kuota
Batam Pos telah berupaya meminta tanggapan Benny Syahroni terkait kondisi tersebut. Saat dihubungi, ia mengaku sedang mengikuti rapat.
“Izin, masih rapat sama Deputi,” ujarnya singkat.
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan lanjutan mengenai rencana perbaikan akses jalan maupun fasilitas Pelabuhan Penumpang Batu Ampar.
Penumpang berharap transformasi pelayanan yang dijanjikan BP Batam tidak hanya tercermin pada kenaikan tarif, tetapi juga diwujudkan melalui peningkatan fasilitas dan infrastruktur yang dapat langsung dirasakan masyarakat. (*)
