batampos – Kinerja Badan Pengusahaan (BP) Batam sepanjang tahun 2025 hingga Triwulan I 2026 mendapat apresiasi dari Komisi VI DPR RI. Penilaian positif tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menilai tata kelola BP Batam di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menunjukkan perkembangan yang baik, terutama dalam mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi kawasan.
Menurut Andre, keberhasilan BP Batam dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi salah satu capaian yang patut diapresiasi. Pasalnya, BP Batam mampu membiayai berbagai program pembangunan kawasan melalui pendapatan PNBP tanpa mengandalkan tambahan anggaran dari APBN.
“Pengelolaan anggaran dan kinerja BP Batam saat ini patut mendapat apresiasi. BP Batam mampu menunjukkan tata kelola yang baik dengan mengoptimalkan PNBP untuk mendukung pembangunan kawasan. Ini menjadi contoh bagi badan atau lembaga lainnya dan kami berharap Batam bisa terus maju menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Andre.
Menanggapi apresiasi tersebut, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Komisi VI DPR RI selama masa kepemimpinannya bersama Li Claudia Chandra.
Amsakar menilai dukungan dan sinergi yang terbangun dengan Komisi VI DPR RI menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi yang kondusif sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Batam.
“Kami berterima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI yang selama ini menjadi mitra strategis BP Batam. Capaian investasi yang terus meningkat menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan investor terhadap Batam semakin kuat. Hal ini juga didukung oleh berbagai langkah pembenahan yang kami lakukan, khususnya dalam simplifikasi perizinan,” ujarnya.
Selain mendorong kemudahan investasi, BP Batam juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menopang pengembangan kawasan ekonomi. Amsakar menegaskan, kesiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga daya saing Batam sebagai destinasi investasi unggulan di Indonesia.
Untuk mendukung agenda tersebut, BP Batam telah mengusulkan penguatan sejumlah program strategis pada Tahun Anggaran 2027 melalui rekomposisi pagu anggaran. Usulan itu mencakup pengembangan kawasan strategis, perluasan wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, penyelenggaraan Operator Investasi Pemerintah (OIP), peningkatan layanan perizinan, hingga pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Kami akan terus mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat pelayanan perizinan, serta memastikan seluruh program strategis berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat,” tegas Amsakar. (*)